Memiliki SKuP

1. Pertanyaan :

Memiliki SKUP di hp100.ileraning.me dengan lengkap, meliputi:

1. Profil Mahasiswa

2. Kumpulan Assignment

2. Status : Tercapai 100%

3. Keterangan atau Pernyataan : Saya sudah mengerjakan assignment di atas

4. Bukti : di sini

PVT ( Perlindungan Varietas Tanaman); Adi Lestarianto Wibowo – 1722499859

Instruksi

Uraikan jawaban saudara untuk pertanyaan dibawah ini!

1. Sebutkan dasar hukum HKI atau hukum positif yang mempayungi HKI di Indonesia

2. Bagaiamana perkembangan perlindungan HAKI di Indonesia? Apa kelebihan dan kekurangannya?

3. Apa yang dimaksud dengan hak prioritas?

4. Tanggapan saudara tentang oknum yang menyilangkan varietas lain, apakah itu ilegal? Solusinya bagaimana?

5. cakupan hak PVT nasional atau internasional?

 


Keterangan

  • Sudah dikerjakan

Status

  • 100%

Jawaban

1. Desain industri merupakan suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Sedangkan hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertetu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

Jika seseorang atau pihak tertentu tanpa seizin menggunakan desain industri yang sama dengan desain industri barang lain yang telah terlebih dahulu terdaftar dan memiliki sertifikat desain industri, maka itu merupakan sebuah pelanggaran hukum yang terdapat sebuah konsekuensi di dalamnya.

Namun itu hanya berlaku bagi bagi barang yang telah mendaftarkan hak desain industrinya. Jika tidak memiliki hak desain industri, maka siapapun berhak menggunakan desain yang sama pada barangnya. Tentu Anda tidak mau mengalami hal seperti itu yang bisa menimbulkan kerugian.

2. Syarat Desain Industri yang mendapatkan perlindungan:

A. Memenuhi persyaratan substansi:
a. Kreasi Desain Industri yang memberikan kesan estetis (Ps.1 UU No. 31/2000). Kreasi bentuk, konfigurasi, komposisi garis dan warna atau kombinasinya yang memberikan kesan estetis. Kreasinya bukan semata-mata fungsi atau teknis ( Ps. 25 (1) perjanjian TRIPs);
b. Kreasi Desain Industri yang dapat dilihat dengan kasat mata. Lazimnya suatu kreasi Desain Industri harus dapat dilihat jelas dengan kasat mata (tanpa menggunakan alat bantu), dimana pola dan bentuknya jelas. Jadi kesan indah/estetisnya ditentukan melalui penglihatan bukan rasa, penciuman dan suara;
c. Kreasi Desain Industri yang dapat diterapkan pada produk industri & kerajinan tangan (Ps.1 UU no. 31/2000). Dapat diproduksi secara massal melalui mesin maupun tangan. Jika diproduksi ulang memberikan hasil yang konsisten;
d. Kreasi Desain Industri yang baru (Ps.2 (1) UU No. 31/2000). Tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas (bila dg hak prioritas) dan telah diumumkan/digunakan baik di Indonesia atau di luar Indonesia (Ps. 2 (2) & Ps. 2 (3) UU No.31/2000). Baru dinilai dari sudut kreasi dan/atau produknya. Nilai kemiripan, nilai kreatifitas, dan nilai karakter individu suatu desain industri tidak diatur dalam UU No.31/2000). Nilai baru/kebaruan maknanya nilai tidak identik atau berbeda atau tidak sama atau tidak identik dengan “pengungkapan” yang telah ada sebelumnya;
e. Kreasi Desain Industri yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan (Ps.4 UU no. 31/2000).
Agar permohonan pendaftaran desain industri anda dapat diberikan, pastikan persyaratan di atas terpenuhi. Untuk mendapatkan nilai baru atau kebaruan cari perbedaan sebanyak-banyaknya terhadap desain yang telah ada sebelumnya.
B. Memenuhi persyaratan administrasi/ formalitas.
C. Tidak ditarik kembali permohonannya.

3. Ruang lingkup yang terdapat pada desain industri ini diantaranya yaitu melaksanakan hak – hak yang dimiliki sendiri, atau dengan kata lain ia bebas menentukan pilihan dalam hidupnya tanpa adanya paksaan dari pihak luar. Kemudian setelahnya adalah tentang adanya larangan pada orang lain yang ingin memakai, meniru, maupun menggunakan barang – barang yang sudah dibuat oleh desainer.Seseorang yang tidak memiliki hak atas desain ini sebaiknya tidak secara seenaknya dalam mengedarkan, mengimpor, mengekspor, maupun mengakui karya – karya yang jelas bukan miliknya. Hal – hal tersebut tapi masih bisa dilakukan bila digunakan untuk kepentingan pendidikan dan juga penelitian. Dalam catatan lain peneliti bisa menggunakan hasil hak paten bila hanya dipinjam dalam urusan yang wajar saja yaitu tidak merugikan pihak pendesain karena pada utamamya yang memiliki hak penuh adalah si pendesainnya sendiri.

4. Subjek dari Hak Desain Industri:

  • Yang berhak memperoleh hak desain industri adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain.
  • Dalam hal pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, hak desain industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.
  • Jika suatu desain Industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, atau yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan, pemegang hak desain industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya desain industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan desain industri itu diperluas sampai keluar hubungan dinas.
  • Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat desain industri itu dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak desain industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.

5. Sesuai dengan Undang-undang No. 15 Tahun 2001 mengenai merek pada pasal 6 butir 1 menyebutkan bahwa permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

  • mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
  • mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
  • mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.

Dari pasal tersebut di atas, terdapat indikasi pelanggaran merek  Trio Macan, karena pada dasarnya pelanggaran merek terjadi apabila terdapat kesamaan keseluruhannya atau persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar baik untuk barang atau jasa yang sejenis dalam satu kelas. “TrioMacan”  adalah merek yang telah didaftarkan sedangkan  “3Macan”  merek yang memiliki kesamaan pada pokoknya yaitu pada kata  “Macan” dan kesamaan pada terjemahannya yaitu kata “Trio” dengan  “3” memiliki arti terjemahan yang sama.

PVT ( Perlindungan Varietas Tanaman)

1. Pertanyaan :

1. Sebutkan dasar hukum HKI atau hukum positif yang mempayungi HKI di Indonesia 

2. Bagaiamana perkembangan perlindungan HAKI di Indonesia? Apa kelebihan dan kekurangannya?

3. Apa yang dimaksud dengan hak prioritas?

4. Tanggapan saudara tentang oknum yang menyilangkan varietas lain, apakah itu ilegal? Solusinya bagaimana?

5. cakupan hak PVT nasional atau internasional?

2. Status : Tercapai 100%

3. Keterangan atau Pernyataan : Saya sudah mengerjakan assignment di atas

4. Bukti :

JAWABAN :

  1. Sebutkan dasar hukum HKI atau hukum positif yang mempayungi HKI di Indonesia

JAWAB :

Undang-undang Nomor 7/1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)
Undang-undang Nomor 10/1995 tentang Kepabeanan
Undang-undang Nomor 12/1997 tentang Hak Cipta
Undang-undang Nomor 14/1997 tentang Merek
Undang-undang Nomor 13/1997 tentang Hak Paten
Keputusan Presiden RI No. 15/1997 tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization
Keputusan Presiden RI No. 17/1997 tentang Pengesahan Trademark Law Treaty
Keputusan Presiden RI No. 18/1997 tentang Pengesahan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works
Keputusan Presiden RI No. 19/1997 tentang Pengesahan WIPO Copyrights Treaty


2. Bagaiamana perkembangan perlindungan HAKI di Indonesia? Apa kelebihan dan kekurangannya?

JAWAB :

Kelebihan Hak Cipta dan Hak Paten :Menurut saya, dengan adanya hak cipta dan hak paten maka hasil karya yang telah kita buat akan diakui secara sah oleh negara. Selain itu hasil karya yang telah kita buat akan dilindungi keberadaannya dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang biasanya memperbanyak karya tersebut tanpa seizin dari penciptanya. Dan dengan adanya hak cipta dan hak paten maka hasil karya yang telah kita buat akan lebih dihargai lagi oleh masyarakat. Lebihnya lagi, kita juga bisa mendapatkan keuntungan dari hasil karya yang kita buat sehingga dapat memberi dorongan motivasi untuk membuat karya-karya atau penemuan-penemuan yang lebih baru lagi.

Kekurangan Hak Cipta dan Hak Paten :Menurut pendapat saya, dengan adanya hak cipta dan hak paten maka hasil karya yang telah dipatenkan dan telah terdaftar akan memiliki nilai ekonomis atau nilai jual yang tinggi. Karena nilai jual yang tinggi inilah, kebanyakan masyarakat yang tidak mampu memilikinya dan pada akhirnya muncul pembajakan atau barang tiruan sehingga para konsumen beralih ke barang tiruan karena harganya yang lebih murah dan mungkin kualitasnya tidak sebagus yang asli. Selain itu, ada sedikit kendala bagi para pembuat atau pencipta suatu karya yang ingin mendaftarkan hak cipta dan hak patennya. Menurut prosedur, si pencipta harus memenuhi persyaratan administratif dan subtantif sebagaimana diatur dalam Undang-undang, terutama dalam pembayaran administrasi yang biasanya dikenakan biaya yang tidak sedikit.


3. Apa yang dimaksud dengan hak prioritas?

JAWAB :

Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan paten yang berasal dari negara yang tergabung dalam Paris Convention for the protection of Industrial Property atau Agreement Establishing the World Trade Organization untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Paris Convention tersebut.


4. Tanggapan saudara tentang oknum yang menyilangkan varietas lain, apakah itu ilegal? Solusinya bagaimana?

JAWAB :

Kalau menurut Saya, menyilangkan tanaman demi suatu varietas baru, dianggap hal yang ilegal. Namun, selama itu tidak bertentangan dengan UU no. 29 tahun 2000 tentang PVT pasal 6 ayat 3. Jadi, menyilangkan tanaman ilegal itu sebenarnya menurut kami, selama tidak untuk kepentingan komersiil, itu sah sah saja.
Menurut Saya, pada saat hak PVT didaftarkan, dari pihak kantor PVT akan mengecek dan mencocokkan data hak PVT yang diajukan dengan data hak PVT yang sudah ada sebelumnya. Jadi, kalau misal ada kasus seperti itu mungkin itu tidak termasuk ilegal, hanya mungkin bisa dikategorikan sebagai plagiasi, meskipun sebenarnya tidak sengaja.


5. cakupan hak PVT nasional atau internasional?

JAWAB :

Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) atau hak pemulia tanaman adalah hak kekayaan intelektual yang diberikan kepada pihakpemulia tanaman atau pemegang PVT untuk memegang kendali secara eksklusif terhadap bahan perbanyakan (mencakup benih,stek, anakan, atau jaringan biakan) dan material yang dipanen (bunga potong, buah, potongan daun) dari suatu varietas tanamanbaru untuk digunakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Suatu kultivar yang didaftarkan untuk mendapatkan PVT harus memiliki karakteristik berikut ini : baru, unik, seragam, stabil, dan telah diberi nama. Hak ini merupakan imbalan atas upaya yang dilakukan pemulia dalam merakit kultivar yang dimuliakannya, sekaligus untuk melindungi konsumen (penanam bahan tanam atau pengguna produk) dari pemalsuan atas produk yang dihasilkan dari kultivar tersebut. Sedangkan Pengertian Perlindungan Varietas Tanaman menurut UU PVT UU no. 29 Tahun 2000 Pasal 1(1) adalah : Perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman

 

PVT ( Perlindungan Varietas Tanaman)

Pertanyaan:

1. Sebutkan dasar hukum HKI atau hukum positif yang mempayungi HKI di Indonesia

2. Bagaiamana perkembangan perlindungan HAKI di Indonesia? Apa kelebihan dan kekurangannya?

3. Apa yang dimaksud dengan hak prioritas?

4. Tanggapan saudara tentang oknum yang menyilangkan varietas lain, apakah itu ilegal? Solusinya bagaimana?

5. cakupan hak PVT nasional atau internasional?

Status:

Tercapai

Keterangan:

Telah dikerjakan

Pembuktian:

1.Dalam penetapan HaKI tentu berdasarkan hukum-hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dasar-dasar hukum tersebut antara lain adalah :

  1. Undang-undang Nomor 7/1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)
  2. Undang-undang Nomor 10/1995 tentang Kepabeanan
  3. Undang-undang Nomor 12/1997 tentang Hak Cipta
  4. Undang-undang Nomor 14/1997 tentang Merek
  5. Undang-undang Nomor 13/1997 tentang Hak Paten
  6. Keputusan Presiden RI No. 15/1997 tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization
  7. Keputusan Presiden RI No. 17/1997 tentang Pengesahan Trademark Law Treaty
  8. Keputusan Presiden RI No. 18/1997 tentang Pengesahan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works
  9. Keputusan Presiden RI No. 19/1997 tentang Pengesahan WIPO Copyrights Treaty

2. Perkembangan perlindungan HAKI di Indonesia? Apa kelebihan dan kekurangannya?

Perkembangan HaKi di Indonesia, mulai muncul populer memasuki tahun 2000 sampai dengan sekarang. Tapi, ketika kepopulerannya itu sudah sampai puncaknya, grafiknya akan turun. Ketika mau turun, muncullah hukum siber (cyber), yang ternyata perkembangan dari HaKI itu sendiri. Jadi, HaKI akan terbawa terus seiring dengan ilmu-ilmu yang baru. seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang tidak pernah berhenti berinovasi.
Sedangkan untuk peraturan perundangan HaKI di Indonesia sudah dimulai sejak masa penjajahan Belanda. Hal ini dibuktikan dengan diundangkannya Octrooi Wet No. 136 Staatsblad 1911 No. 313, Industrieel Eigendom Kolonien 1912 dan Auterswet 1912 Staatsblad 1912 No. 600.  Setelah Indonesia merdeka, Menteri Kehakiman RI mengeluarkan pengumuman No. JS 5/41 tanggal 12 Agustus 1953 dan No. JG 1/2/17 tanggal 29 Agustus 1953 tentang Pendaftaran Sementara Paten.
Pada tahun 1961, Pemerintah RI mengesahkan Undang-undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek. Kemudian pada tahun 1982, Pemerintah juga mengundangkan Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Di bidang paten, Pemerintah mengundangkan Undang-undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten yang mulai efektif berlaku tahun 1991. Di tahun 1992, Pemerintah mengganti Undang-undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek dengan Undang-undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek.
Sejalan dengan masuknya Indonesia sebagai anggota WTO/TRIPs dan diratifikasinya beberapa konvensi internasional di bidang HaKI sebagaimana dijelaskan dalam jawaban no. 7 di atas, maka Indonesia harus menyelaraskan peraturan perundang-undangan di bidang HaKI. Untuk itu, pada tahun 1997 Pemerintah merevisi kembali beberapa peraturan perundang-undangan di bidang HaKI, dengan mengundangkan:
  • Undang-undang No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta;
  • Undang-undang No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten;
  • Undang-undang No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek;

 

Adanya pertimbangan masih perlunya dilakukan penyempurnaan terhadap undang-undang tentang hak cipta, paten, dan merek yang diundangkan tahun 1997, maka ketiga Undang-undang tersebut telah direvisi kembali pada tahun 2001. Selanjutnya telah diundangkan:
  • Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten; dan
  • Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Kelebihan dari Hak Cipta dan Paten

Dengan adanya suatu pematenan dari suatu ciptaan,menjadikan seorang pencipta mendapatkan keuntungan dari barang yang diciptakanya yang dapat menjadi nilai ekonomis bagi dirinya dan merupakan suatu bayaran atas apa yang telah dibuat dengan jirih payahnya,juga menjadikan para pencipta berbondong-bondong membuat suatu karya cipta menjadikanya termotifasi akan pengakuan suatu yang diciptakanya,sehingga terciptalah banyak maha karya ciptaan yang dapat dimanfaatkan dan berguna oleh banyak orang.

Kelebihan lainya adalah barang yang dipatenkan tidak bisa ditiru oleh orang lain,jika meniru akan dikenakan sanksi yang telah diatur oleh undang-undang HAKI sehingga sang pencipta mendapat perlindungan hukum atas ciptaanya.

Kekurangan dari Hak Cipta dan Paten

Biasanya barang atau apapun yang telah dipatenkan akan bernilai ekonomis tinggi sehingga konsumen akan sangat sulit untuk membelinya sehingga mereka lebih memilih kualaitas barang yang rendah ataupun lebih memilih untuk menggunakan barang tiruan atau bajakan berupa software komputer bahkan banyak juga yang membobolnya sehingga dapat menggunakanya dengan gratis,
Kekurangan lainnya dalam proses pematenan suatu ciptaan adalah mahalnya biaya yang dikeluarkan serta prosedur yang panjang dan menyulitkan bagi si pencipta,waktu yang dibutuhkan pun tidak sedikit,bahkan ada isu-isu tidak akan berjalan mulus tanpa uang pelicin dalam proses pendaftaran paten.

3. Apa yang dimaksud dengan hak prioritas?

Hak prioritas adalah hak yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum yang mengajukan permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman di Indonesia setelah mengajukan permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk varietas tanaman yang sama di negara lain. Jadi misalkan si A, menemukan suatu varietas tanaman, kemudian hak PVT nya diajukan di Jepang, kemudian hak PVT nya diajukan di Indonesia juga. Nah, kalau kasusnya seperti itu, maka si A mendapatkan hak prioritas di Indonesia.

4. Tanggapan saudara tentang oknum yang menyilangkan varietas lain, apakah itu ilegal? Solusinya bagaimana?

Menyilangkan tanaman demi suatu varietas baru dianggap hal yang ilegal. Namun, selama itu tidak bertentangan dengan UU no. 29 tahun 2000 tentang PVT pasal 6 ayat 3. Jadi, menyilangkan tanaman ilegal itu sebenarnya selama tidak untuk kepentingan komersiil, itu sah sah saja.

5. cakupan hak PVT nasional atau internasional?

Menurut saya PVT cakupannya global jadi tidak terbatas hanya di Indonesia saja tapi di akui di semua negara karena tiap negara pasti melaporkan jika ada PVT baru dan akan di data apakah ada di negara lain atau tidak.

PVT ( Perlindungan Varietas Tanaman) 16

Pertanyaan
1. Sebutkan dasar hukum HKI atau hukum positif yang mempayungi HKI di Indonesia
2. Bagaiamana perkembangan perlindungan HAKI di Indonesia? Apa kelebihan dan kekurangannya?
3. Apa yang dimaksud dengan hak prioritas?
4. Tanggapan saudara tentang oknum yang menyilangkan varietas lain, apakah itu ilegal? Solusinya bagaimana?
5. cakupan hak PVT nasional atau internasional?
Status : Tercapai
Keterangan : Saya Sudah Menyelesaikan Tugas ini
Bukti :
Jawaban
  1. Dasar hukum HKI atau hukum positif yang mempayungi HKI di Indonesia ialah sebagai berikut:
    • Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    • Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (UUHM).
    • Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC).
    • Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hak Paten.
    • Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
    • Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
    • Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
    • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
    • Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pembentukan Agreement Establishing The Word Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).
    • Paris Convention For Industrial Property & Convention Establishing The World Intellectual Property Organization.
    • Patent Cooperation Treaty (PCT) & Regulations Under The PCT.
    • Trademark Law Treaty.
    • Bern Convention For The Protection Of Literary And Artistic Words.
    • WIPO Copyright Treaty.
2.
No.
Jenis HKI
Peraturan Perundang-undangan
1.
Hak Cipta
–          UU Hak Cipta Tahun 1912
–          UU No. 6 Tahun 1982
–          UU No. 7 Tahun 1987
–          UU No. 12 Tahun 1997
–          UU No 19 Tahun 2002
–          UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2.
Paten
–          UU Paten Tahun 1910
–          Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.S.                        5/41/4 tentang Pengajuan Sementara                                Permintaan Paten Dalam Negeri
–          Pengumuman Menteri Kehakiman No.                               J.G.1/2/17 tentang Pengajuan Sementara                         Permintaan Paten Luar Negeri
–          UU No. 6 Tahun 1989
–          UU No. 13 Tahun 1997
–          UU No. 14 Tahun 2001
–          UU No. 13 Tahun 2016
3.
Merek
–          UU Merek Tahun 1884
–          UU No. 21 Tahun 1961
–          UU No. 19 Tahun 1992
–          UU No. 14 Tahun 1997
–          UU No. 15 Tahun 2001
4.
Desain Industri
–           UU No. 31 Tahun 2000
5.
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
–           UU No. 32 Tahun 2000
6.
Rahasia Dagang
–           UU No. 30 Tahun 2000
7.
Perlindungan Varietas Tanaman
–           UU No. 29 Tahun 2000
 3. Yang dimaksud Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan paten yang berasal dari negara yang tergabung dalam Paris Convention for the protection of Industrial Property atau Agreement Establishing the World Trade Organization untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Paris Convention tersebut.
4.  Kalau menurut Saya, menyilangkan tanaman demi suatu varietas baru, dianggap hal yang ilegal. Namun, selama itu tidak bertentangan dengan UU no. 29 tahun 2000 tentang PVT pasal 6 ayat 3. Jadi, menyilangkan tanaman ilegal itu sebenarnya menurut kami, selama tidak untuk kepentingan komersiil, itu sah sah saja.
Menurut Saya, pada saat hak PVT didaftarkan, dari pihak kantor PVT akan mengecek dan mencocokkan data hak PVT yang diajukan dengan data hak PVT yang sudah ada sebelumnya. Jadi, kalau misal ada kasus seperti itu mungkin itu tidak termasuk ilegal, hanya mungkin bisa dikategorikan sebagai plagiasi, meskipun sebenarnya tidak sengaja.
5.
Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) atau hak pemulia tanaman adalah hak kekayaan intelektual yang diberikan kepada pihakpemulia tanaman atau pemegang PVT untuk memegang kendali secara eksklusif terhadap bahan perbanyakan (mencakup benih,stek, anakan, atau jaringan biakan) dan material yang dipanen (bunga potong, buah, potongan daun) dari suatu varietas tanamanbaru untuk digunakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Suatu kultivar yang didaftarkan untuk mendapatkan PVT harus memiliki karakteristik berikut ini : baru, unik, seragam, stabil, dan telah diberi nama. Hak ini merupakan imbalan atas upaya yang dilakukan pemulia dalam merakit kultivar yang dimuliakannya, sekaligus untuk melindungi konsumen (penanam bahan tanam atau pengguna produk) dari pemalsuan atas produk yang dihasilkan dari kultivar tersebut. Sedangkan Pengertian Perlindungan Varietas Tanaman menurut UU PVT UU no. 29 Tahun 2000 Pasal 1(1) adalah : Perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

PVT dapat diberikan pada varietas tanaman dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil dan diberikan nama.Permohonan Hak PVT

  • Tanaman sebagaimana yang dimaksud adalah tanaman semusin dan tanaman tahunan.
  • Suatu varietas dianggap baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun, atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan.
  • Suatu varietas dianggap unik apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak PVT.
  • Suatu varietas dianggap seragam apabila sifat-sifat utama atau penting pada varietas tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda.
  • Suatu varietas dianggap stabil apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang, atau untuk yang diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus, tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut.
  • Varietas yang dapat diberi PVT harus diberi penamaan yang selanjutnya menjadi nama varietas yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa :
    • Nama varietas tersebut terus dapat digunakan meskipun masa perlindungannya telah habis;
    • Pemberian nama tidak boleh menimbulkan kerancuan terhadap sifat-sifat varietas
    • Penamaan varietas dilakukan oleh pemohon hak PVT dan didaftarkan pada Kantor PVT;
    • Apabila penamaan tidak sesuai dengan ketentuan, maka Kantor PVT berhak menolak penamaan tersebut dan meminta penamaan baru; Apabila nama varietas tersebut telah dipergunakan untuk varietas lain, maka pemohon wajib mengganti nama varietas tersebut; Nama varietas yang diajukan dapat juga diajukan sebagai merek dagang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Jangka waktu perlindungan PVT adalah 20 tahun untuk tanaman semusim dan 25 tahun untuk tanaman tahunan.
Pusat Perlindungan Varietas Pertanian dan Perijinan Pertanian
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan/OT. 140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian Pertanian maka terhitung tanggal 1 Desember 2011, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Pusat Perizinan Pertanian berubah menjadi Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (Pusat PVTPP). Kantor PVT dan Perizinan Pertanian (PVTPP) menjadi kantor yang ditunjuk untuk menangani pendaftaran PVT baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kantor Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTPP) berada di bawah naungan Departemen Pertanian Republik Indonesia.
Prosedur Pendaftaran PVT di Indonesia
Pendaftaran PVT dari dalam negeri bisa langsung mengajukan ke Pusat Perlindungan Varietas Pertanian dan Perizinan Pertanian (PVTPP) atau melalui jasa Konsultan PVT terdaftar. Adapun pendaftaran PVT yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Indonesia harus melalui Konsultan Perlindungan Varietas Tanaman di Indonesia selaku kuasa.
Subjek Perlindungan Varietas Tanaman
Pemegang hak PVT adalah pemulia atau orang atau badan hukum, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak PVT dari pemegang hak PVT sebelumnya. Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan perjanjian kerja, maka pihak yang memberi pekerjaan itu adalah pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia. Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan pesanan, maka pihak yang memberi pesanan itu menjadi pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia.
Pengumuman Permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman
1. 6 bulan setelah tanggal penerimaan permohonan hak PVT
2. 12 (dua belas) bulan setelah tanggal penerimaan permohonan hak PVT dengan hak prioritas.
Tidak Dianggap Sebagai Pelanggaran Hak Perlindungan Varietas Tanaman apabila
  • Penggunaan sebagian hasil panen dari varietas yang dilindungi, sepanjang tidak untuk tujuan komersial;
  • Penggunaan varietas yang dilindungi untuk kegiatan penelitian, pemuliaan tanaman, dan perakitan varietas baru;
  • Penggunaan oleh Pemerintah atas varietas yang dilindungi dalam rangka kebijakan pengadaan pangan dan obat-obatan dengan memperhatikan hak-hak ekonomi dari pemegang hak PVT.
Pengalihan Hak Perlindungan Varietas Tanaman
Hak PVT dapat beralih atau dialihkan karena :
  1. pewarisan;
  2. hibah;
  3. wasiat;
  4. perjanjian dalam bentuk akta notaris; atau
  5. sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang.
Pengalihan hak PVT harus disertai dengan dokumen PVT berikut hak lain yang berkaitan dengan itu. Setiap pengalihan hak PVT wajib dicatatkan pada Kantor PVT dan dicatat dalam Daftar Umum PVT dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh Menteri. Syarat dan tata cara pengalihan hak PVT diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.Pengalihan hak PVT tidak menghapus hak pemulia untuk tetap dicantumkan nama dan identitas lainnya dalam Sertifikat hak PVT yang bersangkutan serta hak memperoleh imbalan.
Lisensi
Pemegang hak PVT berhak memberi lisensi kepada orang atau badan hukum lain berdasarkan surat perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi harus dicatatkan pada Kantor PVT dan dimuat dalam Daftar Umum PVT dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh Menteri. Dalam hal perjanjian lisensi tidak dicatatkan di Kantor PVT sebagaimana dimaksud diatas, maka perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Ketentuan mengenai perjanjian lisensi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Berakhirnya Hak Perlindungan Varietas Tanaman
Hak PVT berakhir karena :
  • berakhirnya jangka waktu;
  • pembatalan;
  • pencabutan.

Desain Industri; Adi Lestarianto Wibowo – 1722499859

Instruksi

Jelaskan soal berikut ini..

1. Apa yang saudara ketaui perihal desain industry?

2. Sebutkan Syarat-sayarat perlindungan desain

3. Ruang Lingkup hak desain industry

4. Subjek dari hak desain industri

 5. Studi kasus; Di Media cetak, baru-baru ini dimuat berita tentang akan dituntutnya beberapa kelompok pemusik dangdut dan perusahaan menejemen yang menaunginya karena penggunaan nama  “3Macan”  oleh pemusik dan manajemen  “Trio Macan”  yang telah mendaftarkan nama  “Trio Macan”  tersebut ke Ditjen HKI.  Dugaan pelanggaran yang dilakukan adalah pelanggaran merek  “Trio Macan”  yang telah mereka daftarkan. Bagaimana pendapat saudara apakah memang terdapat indikasi pelanggaran merek dalam kasus ini ? Jelaskan !

 


Keterangan

  • Sudah dikerjakan

Status

  • 100%

Jawaban

1. Desain industri merupakan suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Sedangkan hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertetu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

Jika seseorang atau pihak tertentu tanpa seizin menggunakan desain industri yang sama dengan desain industri barang lain yang telah terlebih dahulu terdaftar dan memiliki sertifikat desain industri, maka itu merupakan sebuah pelanggaran hukum yang terdapat sebuah konsekuensi di dalamnya.

Namun itu hanya berlaku bagi bagi barang yang telah mendaftarkan hak desain industrinya. Jika tidak memiliki hak desain industri, maka siapapun berhak menggunakan desain yang sama pada barangnya. Tentu Anda tidak mau mengalami hal seperti itu yang bisa menimbulkan kerugian.

2. Syarat Desain Industri yang mendapatkan perlindungan:

A. Memenuhi persyaratan substansi:
a. Kreasi Desain Industri yang memberikan kesan estetis (Ps.1 UU No. 31/2000). Kreasi bentuk, konfigurasi, komposisi garis dan warna atau kombinasinya yang memberikan kesan estetis. Kreasinya bukan semata-mata fungsi atau teknis ( Ps. 25 (1) perjanjian TRIPs);
b. Kreasi Desain Industri yang dapat dilihat dengan kasat mata. Lazimnya suatu kreasi Desain Industri harus dapat dilihat jelas dengan kasat mata (tanpa menggunakan alat bantu), dimana pola dan bentuknya jelas. Jadi kesan indah/estetisnya ditentukan melalui penglihatan bukan rasa, penciuman dan suara;
c. Kreasi Desain Industri yang dapat diterapkan pada produk industri & kerajinan tangan (Ps.1 UU no. 31/2000). Dapat diproduksi secara massal melalui mesin maupun tangan. Jika diproduksi ulang memberikan hasil yang konsisten;
d. Kreasi Desain Industri yang baru (Ps.2 (1) UU No. 31/2000). Tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas (bila dg hak prioritas) dan telah diumumkan/digunakan baik di Indonesia atau di luar Indonesia (Ps. 2 (2) & Ps. 2 (3) UU No.31/2000). Baru dinilai dari sudut kreasi dan/atau produknya. Nilai kemiripan, nilai kreatifitas, dan nilai karakter individu suatu desain industri tidak diatur dalam UU No.31/2000). Nilai baru/kebaruan maknanya nilai tidak identik atau berbeda atau tidak sama atau tidak identik dengan “pengungkapan” yang telah ada sebelumnya;
e. Kreasi Desain Industri yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan (Ps.4 UU no. 31/2000).
Agar permohonan pendaftaran desain industri anda dapat diberikan, pastikan persyaratan di atas terpenuhi. Untuk mendapatkan nilai baru atau kebaruan cari perbedaan sebanyak-banyaknya terhadap desain yang telah ada sebelumnya.
B. Memenuhi persyaratan administrasi/ formalitas.
C. Tidak ditarik kembali permohonannya.
3. Ruang lingkup yang terdapat pada desain industri ini diantaranya yaitu melaksanakan hak – hak yang dimiliki sendiri, atau dengan kata lain ia bebas menentukan pilihan dalam hidupnya tanpa adanya paksaan dari pihak luar. Kemudian setelahnya adalah tentang adanya larangan pada orang lain yang ingin memakai, meniru, maupun menggunakan barang – barang yang sudah dibuat oleh desainer.Seseorang yang tidak memiliki hak atas desain ini sebaiknya tidak secara seenaknya dalam mengedarkan, mengimpor, mengekspor, maupun mengakui karya – karya yang jelas bukan miliknya. Hal – hal tersebut tapi masih bisa dilakukan bila digunakan untuk kepentingan pendidikan dan juga penelitian. Dalam catatan lain peneliti bisa menggunakan hasil hak paten bila hanya dipinjam dalam urusan yang wajar saja yaitu tidak merugikan pihak pendesain karena pada utamamya yang memiliki hak penuh adalah si pendesainnya sendiri.

4. Subjek dari Hak Desain Industri:

  • Yang berhak memperoleh hak desain industri adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain.
  • Dalam hal pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, hak desain industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.
  • Jika suatu desain Industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, atau yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan, pemegang hak desain industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya desain industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan desain industri itu diperluas sampai keluar hubungan dinas.
  • Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat desain industri itu dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak desain industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.

5. Sesuai dengan Undang-undang No. 15 Tahun 2001 mengenai merek pada pasal 6 butir 1 menyebutkan bahwa permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

  • mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
  • mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
  • mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.

Dari pasal tersebut di atas, terdapat indikasi pelanggaran merek  Trio Macan, karena pada dasarnya pelanggaran merek terjadi apabila terdapat kesamaan keseluruhannya atau persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar baik untuk barang atau jasa yang sejenis dalam satu kelas. “TrioMacan”  adalah merek yang telah didaftarkan sedangkan  “3Macan”  merek yang memiliki kesamaan pada pokoknya yaitu pada kata  “Macan” dan kesamaan pada terjemahannya yaitu kata “Trio” dengan  “3” memiliki arti terjemahan yang sama.

Quiz 14 – HP100Z; Adi Lestarianto Wibowo – 1722499859

Instruksi


Uraikan dengan penjelasan yang tepat untuk soal dibawah ini:

1. Apakah yang dimaksud dengan Hak Cipta dan Ciptaan?

2. Ciptaan apa saja yang dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC)?

3. Siapakah pencipta itu?

4. Siapakah yang dimaksud dengan pemegang hak cipta?

5. Siapakah yang dianggap sebagai pencipta atau pemegang hak cipta terhadap suatu ciptaan?

6. Bagaimanakah hak cipta atas hasil kebudayaan rakyat atau atas ciptaan yang tidak diketahui penciptanya?

7. Apakah suatu ciptaan perlu didaftarkan untuk memperoleh perlindungan hak cipta?

8. Ciptaan apakah yang tidak dapat didaftarkan?

9. Berapa lama perlindungan atas suatu ciptaan dan apakah hak cipta itu dapat dialihkan?

10. Apa saja peraturan perundang-undangan mengenai Hak Cipta yang berlaku di Indonesia?


Keterangan


  • Sudah dikerjakan

Status


  • 100%

Jawaban


1. Hak cipta dapat diartikan sebagai hak milik yang melekat pada karya-karya cipta di bidang kesusteraan, seni dan ilmu pengetahuan seperti karya tulis, karya musik, lukisan, patung, karya arsitektur, film, dan lain-lain. Pada hakikatnya, hak cipta adalah hak yang dimiliki pencipta untuk mengeksploitasi dengan berbagai cara terhadap karya cipta yang dihasilkannya.

Ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) merumuskan pengertian hak cipta yaitu hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Desain Industri 15

Pertanyaan

1. Apa yang saudara ketaui perihal desain industry?

2. Sebutkan Syarat-sayarat perlindungan desain

3. Ruang Lingkuo hak desain industry

4. Subjek dari hak desain industri

5. Studi kasus; Di Media cetak, baru-baru ini dimuat berita tentang akan dituntutnya beberapa kelompok pemusik dangdut dan perusahaan menejemen yang menaunginya karena penggunaan nama  “3Macan”  oleh pemusik dan manajemen  “Trio Macan”  yang telah mendaftarkan nama  “Trio Macan”  tersebut ke Ditjen HKI.  Dugaan pelanggaran yang dilakukan adalah pelanggaran merek  “Trio Macan”  yang telah mereka daftarkan. Bagaimana pendapat saudara apakah memang terdapat indikasi pelanggaran merek dalam kasus ini ? Jelaskan !

 

Status : Tercapai

Keterangan : Saya sudah menyelesaikan Tugas ini

Bukti :

Jawaban

  1. Desain industri test (bahasa Inggris: Industrial design) adalah seni terapan di mana estetika dan usability (kemudahan dalam menggunakan suatu barang) suatu barang disempurnakan. Desain industri menghasilkan kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna atau gabungannya, yang berbentuk 3 atau 2 dimensi, yang memberi kesan estetis, dapat dipakai untuk menghasilkan produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Sebuah karya desain dianggap sebagai kekayaan intelektual karena merupakan hasil buah pikiran dan kreatifitas dari pendesainnya, sehingga dilindungi hak ciptanya oleh pemerintah melalui Undang-Undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri. Kriteria desain industri adalah baru dan tidak melanggar agama, peraturan perundangan, susila, dan ketertiban umum. Jangka waktu perlindungan untuk desain industri adalah 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan Desain Industri ke Kantor Ditjen Hak Kekayaan Intelektual.Desain Industri adalah cabang HKI yang melindungi penampakan luar suatu produk. Sebelum perjanjian TRIPS lahir, desain industri dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Namun karena perkembangan desain yang sangat pesat, maka perlu dibuatkan UU Khusus yang mengatur tentang desain industri.
  2. Hak Desain Industri diberikan untuk desain industri yang baru, Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya, meskipun terdapat kemiripan. Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud adalah pengungkapan desain industri yang sebelum :
    a. Tanggal penerimaan; atau
    b. Tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas.
    c. Telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau luar Indonesia.
    Suatu Desain Industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal penerimaannya, desain industri tersebut :
    1. Telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi; atau
    2. Telah digunakan di Indonesia oleh pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan.
    Selain itu, Desain Industri tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.
  3. Ruang lingkup desain industri – desain industri saat ini merupakan salah satu bagian yang penting dari adanya kekayaan intelektual yang berkaitan dengan adanya hak paten, hak cipta, dan berkaitan pula dengan ruang lingkup desain industri. Saat ini pun sudah diterapkan adanya aturan hukum yang pasti untuk mengatur seputar desain industri ini yaitu pada UU. Nomor 31 tahun 2000 yang menyinggung masalah Desain Industri dan juga UU. No 15 tahun 2001 tentang merek dagang.Desain industri sendiri secara harfiah adalah suatu bentuk baik terdiri atas gabungan garis maupun warna yang bisa berbentuk dua dimensi maupun tiga dimensi sehingga memiliki suatu nilai estetis dan dari hal ini dihasilkanlah jenis produk maupun barang yang bisa merambah dunia industri, kerajinan, dan sebagainya. Contoh – contoh barang yang telah disebutkan semua seharusnya dapat terhindar secara aman dari persengketaan hak milik kepemilikan desain yang kurang jelas, sehingga si pendesain ini akan merasa aman dengan barang hasil karyanya sendiri.

    Ruang Lingkup
    Ruang lingkup yang terdapat pada desain industri ini diantaranya yaitu melaksanakan hak – hak yang dimiliki sendiri, atau dengan kata lain ia bebas menentukan pilihan dalam hidupnya tanpa adanya paksaan dari pihak luar. Kemudian setelahnya adalah tentang adanya larangan pada orang lain yang ingin memakai, meniru, maupun menggunakan barang – barang yang sudah dibuat oleh desainer.

    Seseorang yang tidak memiliki hak atas desain ini sebaiknya tidak secara seenaknya dalam mengedarkan, mengimpor, mengekspor, maupun mengakui karya – karya yang jelas bukan miliknya. Hal – hal tersebut tapi masih bisa dilakukan bila digunakan untuk kepentingan pendidikan dan juga penelitian. Dalam catatan lain peneliti bisa menggunakan hasil hak paten bila hanya dipinjam dalam urusan yang wajar saja yaitu tidak merugikan pihak pendesain karena pada utamamya yang memiliki hak penuh adalah si pendesainnya sendiri.

    Kriteria untuk mengukur kepentingannya yang digunakan selama penelitian maupun pendidikan pun seharusnya tidak memasukkan unsur komersial di didalamnya.

    Lingkup Desain
    Lingkup dari desain yang satu ini meliputi desain industri yang tidak bertentangan / tidak memiliki permasalahan peraturan perundangan yang berlaku seperti tak bertentangan dengan aturan ketertiban umum, agama, serta kesusilaan. Ruang lingkup desain industri ini akan membantu pemetaan tentang cakupan hak yang diperoleh melalui desain.

    Desain industri ini akan diberikan bila sesuai permohonan, dan setiap permohonan akan memiliki unsur – unsur yang tentunya sama. Untuk jangka waktunya sendiri/ jangka waktu perlindungan adalah diberikan untuk kurun waktu yang cukup lama, sekitar 10 tahun. Isi permohonan yang dapat dicantumkan yaitu meliputi tanggal, bulan, tahun serta surat permohonan, kemudian yang tak kalah penting masalah nama lengkap, serta kewarganegaraan Anda pula.

    Kemudian bila perlu adalah nama dan alamat kewarganegaraan dari pemohon yang akan meminta haknya, tentu saja setelah ada perjanjian dengan baik antara pendesain dan pemohon sehingga tidak akan terjadi sengketa pada perjalanan ke depannya. Namun meskipun pemberian hak ini cukup lama yaitu sekitar 10 tahun, namun terdapat pula asas kebaharuan yang agak berbeda dengan hak original dimana kebaharuan ini akan ditetapkan dengan yang melakukan pendaftaran pertama secara lisan dan tertulis, kemudian kebaharuan ini akan dapat didaftarkan pertama kali oleh pihak lain yang bisa membuktikannya.
    Demikianlah sedikit ulasan yang coba kami paparkan pada Anda seputar ruang lingkup desain industri.

4.

  • Yang berhak memperoleh hak desain industri adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain.
  • Dalam hal pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, hak desain industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.
  • Jika suatu desain Industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, atau yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan, pemegang hak desain industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya desain industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan desain industri itu diperluas sampai keluar hubungan dinas.
  • Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat desain industri itu dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak desain industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.

5.  Ya, terdapat indikasi pelanggaran merek  “Trio Macan” , karena pada dasarnya pelanggaran merek            terjadi apabila terdapat kesamaan keseluruhannya atau persamaan pada pokoknya dengan Merek            yang telah terdaftar baik untuk barang atau jasa yang sejenis dalam satu kelas. “TrioMacan”  adalah          merek yang telah didaftarkan sedangkan  “3Macan”  merek yang memiliki kesamaan pada                          pokoknya yaitu pada kata  “Macan” dan kesamaan pada terjemahannya yaitu kata “Trio” dengan             “3” memiliki arti terjemahan yang sama.

Quiz 14

Pertanyaan
1. Apakah yang dimaksud dengan Hak Cipta dan Ciptaan?
2. Ciptaan apa saja yang dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC)?
3. Siapakah pencipta itu?
4. Siapakah yang dimaksud dengan pemegang hak cipta?
5. Siapakah yang dianggap sebagai pencipta atau pemegang hak cipta terhadap suatu ciptaan?
6. Bagaimanakah hak cipta atas hasil kebudayaan rakyat atau atas ciptaan yang tidak diketahui penciptanya?
7. Apakah suatu ciptaan perlu didaftarkan untuk memperoleh perlindungan hak cipta?
8. Ciptaan apakah yang tidak dapat didaftarkan?
9. Berapa lama perlindungan atas suatu ciptaan dan apakah hak cipta itu dapat dialihkan?
10. Apa saja peraturan perundang-undangan mengenai Hak Cipta yang berlaku di Indonesia?
Status : Tercapai
Keterangan : Saya Sudah menyelesaikan tugas ini
Bukti :
Jawaban
1. Hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan “hak untuk menyalin suatu ciptaan”. Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya pula, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau “ciptaan”. Ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, drama, sertakarya tulis lainnya, film, karya-karya koreografis (tari, balet, dan sebagainya), komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar,patung, foto, perangkat lunak komputer, siaran radio dan televisi, dan (dalam yurisdiksi tertentu) desain industri.
Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya (seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi), karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya.
Hukum yang mengatur hak cipta biasanya hanya mencakup ciptaan yang berupa perwujudan suatu gagasan tertentu dan tidak mencakup gagasan umum, konsep, fakta, gaya, atau teknik yang mungkin terwujud atau terwakili di dalam ciptaan tersebut. Sebagai contoh, hak cipta yang berkaitan dengan tokoh kartun Miki Tikusmelarang pihak yang tidak berhak menyebarkan salinan kartun tersebut atau menciptakan karya yang meniru tokoh tikus tertentu ciptaan Walt Disney tersebut, namun tidak melarang penciptaan atau karya seni lain mengenai tokoh tikus secara umum.
2. 1. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak
untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau
memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasanpembatasan
menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersamasama
yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan
berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan,
keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk
yang khas dan bersifat pribadi.
3. Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan
keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.
4. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta,
atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak
lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima
hak tersebut.
5. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran,
penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan
menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau
melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat
dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
6. Perbanyakan adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik
secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial
dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak
sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau
temporer.
7. Potret adalah gambar dari wajah orang yang digambarkan, baik
bersama bagian tubuh lainnya ataupun tidak, yang diciptakan
dengan cara dan alat apa pun.
8. Program Komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan
dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang
apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca
dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk
melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang
khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi
tersebut.
9. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu
hak eksklusif bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan
pertunjukannya; bagi Produser Rekaman Suara untuk
memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau
rekaman bunyinya; dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat,
memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.
10. Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka
yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan,
menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau
memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, folklor, atau
karya seni lainnya.
11. Produser Rekaman Suara adalah orang atau badan hukum yang
pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk
melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik
perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau
perekaman bunyi lainnya.
12. Lembaga Penyiaran adalah organisasi penyelenggara siaran yang
berbentuk badan hukum, yang melakukan penyiaran atas suatu
karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa
kabel atau melalui sistem elektromagnetik.
13. Permohonan adalah Permohonan pendaftaran Ciptaan yang
diajukan oleh pemohon kepada Direktorat Jenderal.
14. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau
Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan
dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya
dengan persyaratan tertentu.
15. Kuasa adalah konsultan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana
diatur dalam ketentuan Undang-undang ini.
16. Menteri adalah Menteri yang membawahkan departemen yang
salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi
pembinaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Hak Cipta.
17. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan
Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.
3. Yang dimaksud sebagai pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi (lihat pasal 1 angka 2 UUHC). Jadi, pada dasarnya yang menjadi pencipta adalah orang (individu) bukan perusahaan.
4. Pemegang hak cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut (lihat pasal 1 angka 4 UUHC). Jadi, perusahaan bisa menjadi pemegang hak cipta, apabila ia telah menerima hak tersebut dari Anda sebagai pencipta (contohnya, melalui perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat [3] UUHC), atau menerima lebih lanjut hak cipta tersebut dari pihak lain yang menerima hak itu. Apabila ternyata perusahaan tidak pernah menerima hak cipta itu dari Anda sebagai pencipta atau dari pihak lain, maka ia tidak dapat mengklaim sebagai pemegang hak cipta, karena pemegang hak ciptanya adalah Anda sebagai pencipta.
5. perusahaan dapat menjadi pemegang hak cipta atas ciptaan Anda, apabila ternyata dalam perjanjian Anda telah memberikan hak cipta tersebut kepada perusahaan, atau apabila perusahaan telah memperoleh hak cipta itu dari pihak lain yang memegang hak cipta.
Pemegang hak cipta berhak untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya (lihat pasal 2 ayat [1] UUHC). Dengan demikian, Anda sebagai pencipta dan pemegang hak cipta tentu boleh mempergunakan karakter ciptaan Anda tersebut untuk dimuat di media lain.
6.
Merujuk pada Pasal 11 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (“UUHC”), yang berbunyi:
a. Jika suatu Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan itu belum diterbitkan, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.
b. Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan, tetapi tidak diketahui Penciptanya atau pada Ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran Penciptanya, Penerbit memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.
c. Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya dan/atau Penerbitnya, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.
Dari ketentuan pasal tersebut jelas bahwa negara akan menjadi pemegang hak cipta dalam hal:
– Ciptaan tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan;
– Ciptaan telah diterbitkan namun tidak diketahui penciptanya dan/atau penerbitnya.
7. Perlindungan suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk yang nyata.Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapatkan surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut.
8.
  • Ciptaan di luar bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra
  • Ciptaan yang tidak orsinil
  • Ciptaan yang tidak diwujudkan dalam suatu bentuk yang nyata
  • Ciptaan yang sudah merupakan milik umum
9.
a)     Hak cipta atas ciptaan:
  • buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain
  • drama atau drama musikal, tari, koreografi
  • segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni patung dan seni pahat
  • seni batik
  • lagu atau musik dengan atau tanpa teks
  • arsitektur
  • ceramah, kuliah pidato dan ciptaan sejenis lain
  • alat peraga
  • peta
  • terjemahan, tafsir, saduran dan bunga rampai
berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Jika dimiliki 2 (dua) orang atau lebih, hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya.
b)     Hak cipta atas ciptaan:
  • program komputer, sinematografi, fotografi, database, karya hasil pengalihwujudan berlaku selama 50(lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan;
  • Perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50(lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan;
Jika hak cipta atas ciptaan tersebut di atas dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum, hak cipta berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.
c)      Hak cipta yang dimiliki/dipegang oleh Negara berdasarkan:
  • Pasal 10 ayat (2) UUHC berlaku tanpa batas waktu;
  • Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) UUHC berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan.
10.
1.      Undang-undang hak cipta pertama kali muncul diatur dalam Undang-undang No. 6 tahun 1982 tentang hak cipta.
2.      Kemudian diubah dengan undang-undang No. 7 tahun 1987.
3.      Pada tahun 1997 diubah lagi dengan undang-undang No. 12 tahun 1997
4.      Pada tahun 2002, undang-undang hak cipta kembali mengalami perubahan dan diatur dalam undang-undang No. 19 tahun 2002.
Beberapa peraturan pelaksana yang masih berlaku yaitu :
·         Peraturan pemerintah RI No. 14 tahun 1986 jo peraturan pemerintah RI No. 7 tahun 1989 tentang dewan hak cipta.
·         Peraturan pemerintahan RI No. 1 tahun 1989 tentang penerjemahan dan atau perbanyakan ciptaan untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan.
·         Keputusan presiden RI No. 18 tahun 1997 tentang  pengesahan Berne Convention for the protection of literary and artistic Works
·         Keputusan presiden RI No. 19 tahun 1997 tentang  pengesahan WIPO Coipyrights Treaty
·         Keputusan presiden RI No. 17 tahun 1988 tentang  pengesahan persetujuan mengenai perlindungan hukum secara timbal balik terhadap hak cipta atas karya rekaman suara antara negara republik indonesia dengan masyarakat Eropa.
·         Keputusan presiden RI No. 25 tahun 1989 tentang pengesahan persetujuan mengenai perlindungan hukum secara timbal balik terhadap hak cipta antara republik indonesia dan Amerika Serikat
·         Keputusan presiden RI No. 38 tahun 1989 tentang pengesahan persetujuan mengenai perlindungan hukum secara timbal balik terhadap hak cipta antara republik indonesia dan Australia.
·         Keputusan presiden RI No. 56 tahun 1994 tentang pengesahan persetujuan mengenai perlindungan hukum secara timbal balik terhadap hak cipta antara republik indonesia dan Inggris.
·         Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.01-Hc.03.01 tahun 1987 tentang pendaftaran ciptaan.
·         Keputusan menteri kehakiman RI No. M.01.PW.07.03 tahun 1988 tentang penyidikan hak cipta.
·         Sutar edaran menteri kehakiman RI No. M.01.PW.07.03 tahun 1990 tentang kewenangan menyidik tindak pidana hak cipta.
·         Surat edaran menteri kehakiman RI No. M. 02.HC.03.01 tahun 1991 tentang kewajiban melampirkan NPWP dalam permohonan pendaftaran ciptaan dan pencatatan pemindahan hak cipta terdaftar.

Quiz 14

Pertanyaan:

1. Apakah yang dimaksud dengan Hak Cipta dan Ciptaan?

2. Ciptaan apa saja yang dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC)?

3. Siapakah pencipta itu?

4. Siapakah yang dimaksud dengan pemegang hak cipta?

5. Siapakah yang dianggap sebagai pencipta atau pemegang hak cipta terhadap suatu ciptaan?

6. Bagaimanakah hak cipta atas hasil kebudayaan rakyat atau atas ciptaan yang tidak diketahui penciptanya?

7. Apakah suatu ciptaan perlu didaftarkan untuk memperoleh perlindungan hak cipta?

8. Ciptaan apakah yang tidak dapat didaftarkan?

9. Berapa lama perlindungan atas suatu ciptaan dan apakah hak cipta itu dapat dialihkan?

10. Apa saja peraturan perundang-undangan mengenai Hak Cipta yang berlaku di Indonesia?

 

Status: Selesai

Keterangan: Sudah menyelesaikan assignment ini

Bukti: