Assignment 12

Pertanyaan:

1. Jelaskan latar belakang timbulnya perlindungan varietas tanaman.

2. Apakah yang dimaksud dengan varietas tanaman dan berikan contohnya.

3. Apakah yang dimaksud dengan Perlindungan VT-PVT-UPOV–UUPVT ?

4. Jelaskan perbedaan perlindungan hukum yang didapat antara Paten dan PVT.

5. Jelaskan UU PVT Internasional.

Status:

Tercapai

Keterangan:

Telah dikerjakan

Pembuktian:

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan sektor pertanian merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang memiliki makna sentral. Sektor pertanian berperan dalam pembangunan nasional dengan mengandalkan pemanfaatan sumber daya alam yang ada. Hal ini terus berlangsung bahkan dalam situasi krisis sekalipun sehingga sektor pertanian relatif lebih tahan dan fleksibel menghadapi goncangan moneter dibandingkan dengan sektor lainnya.

Kestabilan sektor pertanian dalam menghadapi situasi krisis saat ini telah membuat banyak pilihan menjadi lengah. Banyak pihak beranggapan bahwa pertanian akan tetap bertahan tanpa harus diberi perhatian yang semestinya. Akibatnya, di saat sektor-sektor lain menunjukkan lonjakan pertumbuhan yang signifikan, justru sektor pertanian mengalami penurunan.

Hal demikian terjadi karena kesadaran untuk memanfaatkan potensi bangsa di bidang sumber daya alam belum terwujud dalam suatu kebijakan yang jelas. Sektor pertanian belum mendapat perhatian yang semestinya, apalagi menjadi leading sector bagi pemulihan perekonomian nasional. Disadari atau tidak, politik dan pasar sama-sama meminggirkan sektor pertanian dan sektor-sektor lain yang berbasis sumber daya alam, hal ini disebabkan karena rendahnya kontribusi pertumbuhan sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa sepanjang tahun 2001 inkonsistensi kebijakan terhadap sektor tersebut terus terjadi. Di satu sisi menginginkan ketahanan pangan sementara di sisi lain membiarkan diri masuk ke dalam perangkap ketergantungan pangan. Situasi ini telah menjadikan Indonesia sebagai negara kedua setelah Rusia dengan import bahan pangan terbesar.

Ternyata import bahan pangan ini bukan hanya pada komoditi beras saja yang merupakan bahan makanan pokok mayoritas penduduk Indonesia, melainkan juga terhadap komoditi bahan pangan lainnya seperti jagung, kedelai, dan gandum (Arifin, 2001). Bahkan pada tahun 2002, pemerintah melalui Bulog merencanakan akan mengimpor beras sebanyak 1 juta ton untuk memenuhi persediaan beras di dalam negeri serta penyaluran beras untuk rakyat miskin (Kompas, 23 Agustus 2001).

Tingginya impor Indonesia terhadap bahan pangan dikarenakan kemampuan produksi sektor pertanian yang terus mengalami penurunan karena berbagai hal dibandingkan dengan jumlah kebutuhan yang harus dipenuhi. Faktor pendukung yang menyebabkan tingginya impor bahan pangan (khususnya beras) di Indonesia antara lain:

  1. desakan dunia internasional melalui Bank Dunia agar melakukan liberalisasi dalam perdagangan beras telah membuat Indonesia tidak dapat menerapkan Bea Masuk (BM) yang tinggi, yaitu sekitar 65 persen seperti yang banyak disuarakan oleh kalangan pertanian. Bea masuk untuk beras hanya diperkenankan 35 persen untuk musim panen dan 30 persen untuk musim panceklik;
  2. tidak ada insentif baru yang diberikan kepada petani beras agar tetap bersemangat dalam melakukan budidaya padi melainkan jsutru berbagai kesulitan, seperti kelangkaan pupuk, lambatnya realisasi kredit ketahanan pangan, serta rendahnya harga yang diterima petani dibandingkan dengan harga dasar yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
  3. adanya berbagai hambatan ekspor yang harus dihadapi petani, mulai dari tarif hingga persyaratan-persyaratan kualitas produk dan;
  4. masuknya negara maju seperti Amerika Serikat yang mengembangkan pertanian padi dengan meningkatkan volume ekspor beras padahal bukan termausk dalam jajaran negara yang mengkonsumsi beras. Saat ini volume ekspor beras AS terbesar, yaitu 50 persen dari pangsa beras dunia yang melebihi kemampuan Thailand dan Vietnam. Tingginya impor bahan pangan Indonesia juga disebabkan karena kemampuan untuk menghasilkan varietas tanaman yang bermanfaat bagi sektor pertanian masih rendah apabila dibandingkan dengan potensi sumber daya genetik yang dimiliki Indonesia.

2. Yang dimaksud dengan varietas tanaman dan contohnya:

Varietas Tanaman adalah suatu objek hukum yang berkaitan dengan Perlindungan bagi Hak Pemulia Tanaman.

Contohnya pada varietas Jagung:

– varietas dataran rendah: yang dapat tumbuh subur di daerah dibawa ketinggian 1000 m diatas permukaan laut.
contoh: arjuna , sadewa , bromo, abimanyu.
-Varietas dataran tinggi: dapat hidup dengan baik di daerah dengan ketinggian diatas 1000 meter diatas permukaan laut.
contoh: bima, pandu, baster kuning.

Varietas tanaman jagung berdasarkan Tipe Biji:
1) Zea Mays Indentata Sturt, atau juga jagung biji gigi kuda, sangat jarang di tanamm di Indonesia karena kurang tahan hama ulat bubuk.
2) Zea Mays Indurata Sturt, ataujagung mutiara, banyak di tanam di Indonesia dan agak tahan hama ulat bobok.
3) Zea Mays Saccharat Sturt,jagung manis tapi kurang populer di Indonesia,Zea Mays Everta Sturt, Jagung brondong, biasa di buat pop corn.

3. Yang dimaksud dengan Perlindungan VT-PVT-UPOV–UUPVT:

– Varietas Tanaman (VT) adalah suatu objek hukum yang berkaitan dengan Perlindungan bagi Hak Pemulia Tanaman.

– Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) atau hak pemulia tanaman adalah hak kekayaan intelektual yang diberikan kepada pihak pemulia tanaman atau pemegang PVT untuk memegang kendali secara eksklusif terhadap bahan perbanyakan (mencakup benihstekanakan, atau jaringan biakan) dan material yang dipanen (bunga potongbuah, potongan daun) dari suatu varietas tanamanbaru untuk digunakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Suatu kultivar yang didaftarkan untuk mendapatkan PVT harus memiliki karakteristik berikut ini : baru, unik, seragam, stabil, dan telah diberi nama. Hak ini merupakan imbalan atas upaya yang dilakukan pemulia dalam merakit kultivar yang dimuliakannya, sekaligus untuk melindungi konsumen (penanam bahan tanam atau pengguna produk) dari pemalsuan atas produk yang dihasilkan dari kultivar tersebut.

– UPOV  adalah agar Industri Benih Nasional dapat tumbuh dan berkembang terlebih dahulu. Agar Industri benih Indonesia bisa kuat, maka diperlukan peran dari pemerintah untuk memberikan daya dukung dan daya saing yang sehat. Bergabungnya Indonesia dengan UPOV tentu akan menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi Industri benih dalam negeri hal ini tentu akan menimbulkan persaingan. Namun, setidaknya hal ini akan membuat daya saing sangat ketat. Setidaknya Industri benih indonesia harus membuka cakrawala berfikirnya menjadi global dengan kekuatan sumberdaya plasmanutfah indonesia yang sangat kaya. Kita bisa mencontoh Belanda dengan kekuatan riset pemuliaan tanamannya mereka dapat mengekspor benih-benih hortikultura ke berbagai negara di dunia.

– UUPVT (undang-undang PVT) adalah undang-undang yang berlaku untuk perlindungan Varietas tanaman yang tercantum pada UU PVT UU NO 29 Tahun 2000 Pasal 1(1) yang berbunyi : Perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

4. Perbedaan perlindungan hukum yang didapat antara Paten dan PVT:

Paten (patent) merupakan hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan pesetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya. sedangkan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia tanaman dan atau pemegang PVT atas varietas tanaman yang dihasilkannya untuk selama kurun waktu tertentu menggunakan sendiri varietas tersebut atau memberikan persetujun kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya

5. UU PVT Internasional.

undang-undang PVT internasional dijelaskan pada:

– Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention
on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Keanekaragaman
Hayati) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3556)

– Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The
World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

 

Assigment 12 ( Materi 12)

Pertanyaan:

1. Jelaskan latar belakang timbulnya perlindungan varietas tananaman.

2. Apakah yang dimaksud dengan varietas tanaman dan berikan contohnya.

3. Apakah yang dimaksud dengan Perlindungan VT-PVT-UPOV–UUPVT ?

4. Jelaskan perbedaan perlindungan hukum yang didapat antara Paten dan PVT.

5. Jelaskan UU PVT Internasional.

Status: Selesai

Keterangan: Sudah menyelesaikan assignment ini

Bukti:


 

1.Latar Belakang timbulnya perlindungan varietas tananaman

Era globalisasi yang ditandai dengan semakin tajamnya kompetisi di berbagai
bidang mendorong Indonesia untuk turut serta terlibat aktif dalam pergaulan global
tersebut, khususunya di bidang perdagangan internasional. Situasi perkembangan
perekonomian global akan segera menimbulkan dampak yang nyata atas perekonomian
nasional, termasuk sektor pertanian dalam berbagai kegiatan, mulai dari kegiatan
praproduksi, budidaya, panen, pasca panen, distribusi, dan perdagangan. Bidang
pertanian di Indonesia merupakan salah satu bidang yang dapat dikembangkan sebagai
sarana untuk terlibat aktif dalam perdagangan internasional, mengingat hasil pertanian
merupakan komoditi ekspor yang sangat dibutuhkan di berbagai negara.

Sunaryati Hartono menyatakan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang
pangan telah maju dengan pesat, sehingga permasalahannya tidak hanya tertuju pada
produk pangan yang dapat dijadikan komoditi potensial bagi peningkatan pendapatan
masyarakat dan Negara, tapi juga pada sumber penghasil pangan itu sendiri dapat direkayasa seperti terciptanya varietas tanaman yang dapat menghasilkan produk-produk
unggulan.

Selama ini dan juga pada masa yang akan datang keberhasilan pembangunan
pertanian sangat ditentukan antara lain oleh keunggulan varietas tanaman yang dipakai,
yang memiliki potensi hasil panen tertentu sesuai dengan karakteristik varietas tanaman
tersebut.3 Keberhasilan dalam bidang pertanian sangat tergantung pada tiga aspek pokok
yaitu aspek pemuliaan tanaman, aspek fisiologi tanaman dan aspek ekologi tanaman.
Ketiga aspek tersebut merupakan suatu gugusan ilmu tanaman (crop science) yang
berperan langsung dalam bidang pertanian dan hasilnya akan terlihat langsung melalui
hasil pertanian.

Kemampuan untuk menghasilkan varietas tanaman yang dapat dijadikan bibit
unggul sangat diperlukan, karena varietas tanaman merupakan faktor yang menentukan
kualitas hasil pertanian. Keuntungan yang diperoleh dari penggunaan varietas yang unggul
antara lain varietas tanaman yang digunakan telah berteknologi tinggi, relatif murah, dan
tidak mencemari lingkungan. Melalui penggunaan varietas tanaman yang unggul
diharapkan proses produksi menjadi lebih efisien, lebih produktif dan menghasilkan bahan
pangan yang bermutu tinggi.

Upaya peningkatan produktivitas sangat dipengaruhi oleh keberhasilan dalam
memperbaiki potensi genetik varietas tanaman. Kegiatan yang dapat menghasilkan
varietas tanaman yang lebih unggul perlu didorong melalui pemberian insentif bagi orang
atau badan usaha yang bergerak di bidang pemuliaan tanaman yang menghasilkan varietas baru sehingga mampu memberikan nilai tambah lebih besar bagi pengguna.6
Salah satu penghargaan adalah memberikan perlindungan hukum atas kekayaan
intelektual dalam menghasilkan varietas tanaman, termasuk dalam menikmati manfaat
ekonomi dan hak-hak pemulia lainnya.


 

2.Maksud dari Varietas Tanaman dan Contohnya

Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) atau hak pemulia tanaman adalah hak kekayaan intelektual yang diberikan kepada pihak pemulia tanaman atau pemegang PVT untuk memegang kendali secara eksklusif terhadap bahan perbanyakan (mencakup benih, stek, anakan, atau jaringan biakan) dan material yang dipanen (bunga potong, buah, potongan daun) dari suatu varietas tanaman baru untuk digunakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Contohnya:

Bunga Ashiro dari daerah pegunungan utara Jepang. Benih bunga Ashoro yang telah mendapatkan perlindungan PVT ini benihnya dilisensikan ke berbagai negara diantaranya adalah Chile, New Zealand yang kemudian dari dua daerah ini bunga potongnya di impor ke Amerika Serikat, Uni Eropa (Jordens R, Vice Secretary-General, UPOV, 2009). Maka dari data ini sesungguhnya perlindungan PVT sangat mendukung dalam kaitannya untuk melisensikan benih-benih yang dihasilkan oleh Industri benih di Indonesia.


 

3.Maksud dari Perlindungan VT-PVT-UPOV–UUPVT

VT & PVT 

Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) atau hak pemulia tanaman adalah hak kekayaan intelektual yang diberikan kepada pihak pemulia tanaman atau pemegang PVT untuk memegang kendali secara eksklusif terhadap bahan perbanyakan (mencakup benih, stek, anakan, atau jaringan biakan) dan material yang dipanen (bunga potong, buah, potongan daun) dari suatu varietas tanaman baru untuk digunakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

UPOV

The International Union for the Protection of New Varieties of Plants or UPOV (French: Union internationale pour la protection des obtentions végétales)  adalah organisasi antar pemerintah dengan kantor pusat di Jenewa, Swiss. Sekretaris Jenderal UPOV saat ini adalah Francis Gurry. [1]

UPOV didirikan oleh Konvensi Internasional untuk Perlindungan Varietas Tanaman Baru. Konvensi ini diadopsi di Paris pada tahun 1961 dan direvisi pada tahun 1972, 1978 dan 1991. Tujuan dari Konvensi adalah perlindungan varietas tanaman baru dengan hak kekayaan intelektual. Dengan mengkodifikasi kekayaan intelektual untuk pemulia tanaman, UPOV bertujuan untuk mendorong pengembangan varietas tanaman baru untuk kepentingan masyarakat.

 

Assigment 12 ( Materi 12)

Pertanyaan

1. Jelaskan latar belakang timbulnya perlindungan varietas tananaman.

2. Apakah yang dimaksud dengan varietas tanaman dan berikan contohnya.

3. Apakah yang dimaksud dengan Perlindungan VT-PVT-UPOV–UUPVT ?

4. Jelaskan perbedaan perlindungan hukum yang didapat antara Paten dan PVT.

5. Jelaskan UU PVT Internasional.

 

Status : Tercapai

Keterangan : Saya sudah menyelesaikan assigment ini

Bukti :

Jawaban

  1. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) atau hak pemulia tanaman adalah hak kekayaan intelektual yang diberikan kepada pihak pemulia tanaman atau pemegang PVT untuk memegang kendali secara eksklusif terhadap bahan perbanyakan (mencakup benih, stek, anakan, atau jaringan biakan) dan material yang dipanen (bunga potong, buah, potongan daun) dari suatu varietas tanaman baru untuk digunakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Suatu kultivar yang didaftarkan untuk mendapatkan PVT harus memiliki karakteristik berikut ini : baru, unik, seragam, stabil, dan telah diberi nama. Hak ini merupakan imbalan atas upaya yang dilakukan pemulia dalam merakit kultivar yang dimuliakannya, sekaligus untuk melindungi konsumen (penanam bahan tanam atau pengguna produk) dari pemalsuan atas produk yang dihasilkan dari kultivar tersebut. Sedangkan Pengertian Perlindungan Varietas Tanaman menurut UU PVT UU NO 29 Tahun 2000 Pasal 1(1) adalah : Perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.
  2. Negara-negara berkembang seperti Indonesia kaya akan sumber daya alam (SDA) namun, sangat miskin dalam hal riset and development (R&D) sedangkan negara maju miskin akan sumber daya alam (SDA) namun kaya akan riset and development (R&D). Dengan adanya Perlindungan varietas tanaman (PVT) diharapkan akan memacu invensi dan inovasi berbasis sumber daya alam di bidang pertanian. Para pemulia tanaman akan terpacu untuk merakit varietas-varietas tanaman baru yang bermanfaat bagi masyarakat luas. PVT pun menjamin akan perlindungan atas sumber kekayaan alam (plasma nutfah). Sudah saatnya Indonesia menggalakkan riset di bidang pertanian secara besar-besaran. Sumber daya alam kita melimpah ruah, namun jika kita hanya diam dan tidak melakukan riset di bidang pertanian secara besar-besaran maka kita tetap tidak akan berkembang menjadi negara yang maju di bidang pertanian. Lihat saja negara New Zealand dengan satu produk buah Kiwinya bisa mengguncang dunia, lihat pula beranekaragam bunga-bunga hias hasil para pemulia tanaman dari Thailand banyak di buru oleh orang-orang di seluruh dunia, bahkan tak jarang orang-orang dari Indonesia menghabiskan uangnya di negeri gajah itu untuk memborong tanaman-tanaman hias langka dan terbaru. Maka, sudah saatnya kita merakit varietas-varietas unggulan baru baik itu buah-buahan, sayuran, tanaman pangan, obat-obatan.Modal awal sudah kita miliki yaitu kekayaan plasma nutfah yang melimpah ruah, sekarang tinggal menunggu kreatifitas para pemulia tanaman (breeder) untuk menghasilkan tanaman-tanaman baru yang bernilai ekonomi dan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat luas. Setelah para pemulia tanaman itu menghasilkan varietas-varietas tanaman baru, sangat penting sekali pemerintah Indonesia memberikan perlindungan hukum atas karya yang dihasilkannya yaitu dengan pemberian sertifikat varietas tanaman (PVT). Selain varietas-varietas tanaman baru, departemen pertanian pun harus memberikan perlindungan bagi varietas-varietas tanaman lokal yang telah menjadi milik masyarakat. Bangsa yang besar adalah bangsa yang banyak menghasilkan invensi dan inovasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan sastra termasuk varietas baru di bidang pertanian. Bangsa yang besar tidak hanya kaya akan sumber daya alamnya saja, buat apa kaya akan sumber daya alamnya, jika ternyata kita sebagai anak bangsa “miskin berfikir, miskin berkreasi dan miskin bermimpi”.Kita sebagai bangsa agraris masih harus bersyukur dengan cara selalu berfikir, mencipta ,serta berkreasi. Oleh karena itu, kita harus bisa membangkitkan kreatifitas di bidang pertanian caranya tentu dengan menemukan banyak varietas-varietas tanaman baru yang bermanfaat dan bernilai ekonomi. Untuk merangsang kreatifitas ini Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) bisa menjadi salah satu jalan.Lihat saja data berikut ini, Pada tahun 1990 pengeluaran untuk kepentingan riset bioteknologi di Amerika Serikat mencapai $ 11 miliar, dua pertiganya berada di sektor swasta. (Bunga Rampai Hak Atas Kekayaan Intelektual, 2001). Kita bisa melihat besarnya dana riset yang dilakukan oleh negara maju di bidang pertanian ini sangat jauh dengan dana riset indonesia. Semoga saja dengan di sahkannya UU no 29 tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman (PVT) akan semakin memacu riset pertanian di Indonesia. Pilihan ada di tangan kita semua, apakah kita akan selamanya menjadi negara yang kaya akan sumber daya alam, namun miskin invensi dan inovasi. Indonesia baru menjadi Indonesia sebenarnya jika kaya akan sumber daya alam namun manusianya pun kaya juga dengan invensi dan inovasi di bidang pertaniannya.
  3. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)Perlindungan varietas tanamn adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia tanaman dan atau pemegang PVT atas varietas tanaman yang dihasilkannya untuk selama kurun waktu tertentu menggunakan sendiri varietas tersebut atau memberikan persetujun kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya.  UPOV adalah agar Industri Benih Nasional dapat tumbuh dan berkembang terlebih dahulu. Agar Industri benih Indonesia bisa kuat, maka diperlukan peran dari pemerintah untuk memberikan daya dukung dan daya saing yang sehat. Bergabungnya Indonesia dengan UPOV tentu akan menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi Industri benih dalam negeri hal ini tentu akan menimbulkan persaingan. Namun, setidaknya hal ini akan membuat daya saing sangat ketat. Setidaknya Industri benih indonesia harus membuka cakrawala berfikirnya menjadi global dengan kekuatan sumberdaya plasmanutfah indonesia yang sangat kaya. Kita bisa mencontoh Belanda dengan kekuatan riset pemuliaan tanamannya mereka dapat mengekspor benih-benih hortikultura ke berbagai negara di dunia. perlindungan UU PVT ini terutama adalah varietas-varietas unggul baru hasil dari penelitian pemuliaan, baik secara konvensional (persilangan, mutasi, poliploidi), maupun dengan cara bioteknologi.
  4. Paten (patent)Paten merupakan hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan pesetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya. sedangkan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)
    Perlindungan varietas tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia tanaman dan atau pemegang PVT atas varietas tanaman yang dihasilkannya untuk selama kurun waktu tertentu menggunakan sendiri varietas tersebut atau memberikan persetujun kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya.
  5. perlindungan UU PVT ini terutama adalah varietas-varietas unggul baru hasil dari penelitian pemuliaan, baik secara konvensional (persilangan, mutasi, poliploidi), maupun dengan cara bioteknologi.
    Undang-Undang tentang PVT mencakup dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan: para petani, produsen, konsumen, dan juga para pemulia. Selain itu adanya undang-undang semacam itu akan meningkatkan upaya pengelolaan sumber daya genetik secara berkesinambungan dan dinamis, memanfaatkan sumber daya tersebut sekaligus memperkaya dan melestarikan variabilitas genetik sumber daya tersebut.
    Undang-undang semacam PVT, sebagai salah satu bentuk perwujudan Hak atas kekayaan Intelektual (HKI/IPR), akan banyak memberi manfaat, antara lain:
    • Meningkatkan jumlah dan kecepatan temuan varietas unggul baru yang kompetitif dari berbagai komoditi yang sesuai dengan wilayah spesifik.
    • Meningkatkan daya kompetisi perusahaan industri perbenihan.
    • Secara bertahap akan mampu membendung membanjirnya produk-produk impor.
    • Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para petani.
    • Membuka lapangan kerja baru.
    • Meningkatkan pendidikan dan penelitian pemuliaan.
    • Meningkatkan produksi dan produktivitas.
    • Meningkatkan hasil dan kualitas komoditi pertanian.
    • Meningkatkan diversitas produk-produk pertanian varietas sehingga petani memiliki banyak pilihan.
    • Mengurangi ketergantungan pada bahan-bahan kimia.
    • Perluasan pertanian ke lahan-lahan marginal dengan menghasilkan varietas tahan hama penyakit dan toleran terhadap cekaman lingkungan.
    Dalam UU PVT, petani masih mempunyai hak untuk menggunakan benih dari hasil tanamannya sendiri, baik yang berasal dari varietas yang dilindungi maupun dari varietas yang tidak dilindungi, selama tidak untuk diperdagangkan.
    Harga benih varietas yang dilindungi tidak lebih mahal dibandingkan harga benih varietas yang tidak dilindungi, karena dengan hak produksi dan pemasaran yang dimiliki oleh suatu perusahaan tertentu dapat memberikan insentif untuk menjual dengan harga yang lebih rendah, dari penjualan benih dalam volume yang lebih besar.
    Diberlakukannya UU-PVT ini memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terkait dengan perbenihan. Bagi perusahaan benih Nasional, terbuka insentif untuk mengembangkan perusahaan benih dengan tetap menjaga mutu benih dan meningkatkan ketersediaan benih bagi banyak petani. Bagi petani, mutu benih yang dibeli dapat lebih terjamin, dan benih berkualitas menjadi lebih tersedia, dengan harga yang terjangkau. Bagi lembaga penelitian terdapat insentif bagi peneliti-pemulia untuk lebih tekun dan giat menciptakan varietas unggul, dengan adanya bagian royalti yang berasal dari varietas yang dilindungi. Industri perbenihan akan tumbuh, karena hak produksi dan pemasaran benih bagi varietas yang dilindungi akan diberikan kepada setiap perusahaan benih yang berminat.
    Diharapkan UU ini dapat melindungi kepentingan rakyat Indonesia dan sekaligus memberikan dorongan kemajuan khususnya masyarakat pertanian, dalam pengembangan agribisnis.

Assigment 12

PERTANYAAN :

1. Jelaskan latar belakang timbulnya perlindungan varietas tananaman.
2. Apakah yang dimaksud dengan varietas tanaman dan berikan contohnya.
3. Apakah yang dimaksud dengan Perlindungan VT-PVT-UPOV–UUPVT ?
4. Jelaskan perbedaan perlindungan hukum yang didapat antara Paten dan PVT.
5. Jelaskan UU PVT Internasional.

STATUS : Tercapai
KETERANGAN : Saya sudah menyelesaikan assignment ini.
PEMBUKTIAN : Jawaban Soal!

1.Varietas Tanaman (PVT) atau hak pemulia tanaman adalah hak kekayaan intelektual yang diberikan kepada pihak pemulia tanaman atau pemegang PVT untuk memegang kendali secara eksklusif terhadap bahan perbanyakan (mencakup benih, stek, anakan, atau jaringan biakan) dan material yang dipanen (bunga potong, buah, potongan daun) dari suatu varietas tanaman baru untuk digunakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Suatu kultivar yang didaftarkan untuk mendapatkan PVT harus memiliki karakteristik berikut ini : baru, unik, seragam, stabil, dan telah diberi nama. Hak ini merupakan imbalan atas upaya yang dilakukan pemulia dalam merakit kultivar yang dimuliakannya, sekaligus untuk melindungi konsumen (penanam bahan tanam atau pengguna produk) dari pemalsuan atas produk yang dihasilkan dari kultivar tersebut. Sedangkan Pengertian Perlindungan Varietas Tanaman menurut UU PVT UU NO 29 Tahun 2000 Pasal 1(1) adalah : Perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

2. Negara-negara berkembang seperti Indonesia kaya akan sumber daya alam (SDA) namun, sangat miskin dalam hal riset and development (R&D) sedangkan negara maju miskin akan sumber daya alam (SDA) namun kaya akan riset and development (R&D). Dengan adanya Perlindungan varietas tanaman (PVT) diharapkan akan memacu invensi dan inovasi berbasis sumber daya alam di bidang pertanian. Para pemulia tanaman akan terpacu untuk merakit varietas-varietas tanaman baru yang bermanfaat bagi masyarakat luas. PVT pun menjamin akan perlindungan atas sumber kekayaan alam (plasma nutfah). Sudah saatnya Indonesia menggalakkan riset di bidang pertanian secara besar-besaran. Sumber daya alam kita melimpah ruah, namun jika kita hanya diam dan tidak melakukan riset di bidang pertanian secara besar-besaran maka kita tetap tidak akan berkembang menjadi negara yang maju di bidang pertanian. Lihat saja negara New Zealand dengan satu produk buah Kiwinya bisa mengguncang dunia, lihat pula beranekaragam bunga-bunga hias hasil para pemulia tanaman dari Thailand banyak di buru oleh orang-orang di seluruh dunia, bahkan tak jarang orang-orang dari Indonesia menghabiskan uangnya di negeri gajah itu untuk memborong tanaman-tanaman hias langka dan terbaru. Maka, sudah saatnya kita merakit varietas-varietas unggulan baru baik itu buah-buahan, sayuran, tanaman pangan, obat-obatan.Modal awal sudah kita miliki yaitu kekayaan plasma nutfah yang melimpah ruah, sekarang tinggal menunggu kreatifitas para pemulia tanaman (breeder) untuk menghasilkan tanaman-tanaman baru yang bernilai ekonomi dan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat luas. Setelah para pemulia tanaman itu menghasilkan varietas-varietas tanaman baru, sangat penting sekali pemerintah Indonesia memberikan perlindungan hukum atas karya yang dihasilkannya yaitu dengan pemberian sertifikat varietas tanaman (PVT). Selain varietas-varietas tanaman baru, departemen pertanian pun harus memberikan perlindungan bagi varietas-varietas tanaman lokal yang telah menjadi milik masyarakat. Bangsa yang besar adalah bangsa yang banyak menghasilkan invensi dan inovasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan sastra termasuk varietas baru di bidang pertanian. Bangsa yang besar tidak hanya kaya akan sumber daya alamnya saja, buat apa kaya akan sumber daya alamnya, jika ternyata kita sebagai anak bangsa “miskin berfikir, miskin berkreasi dan miskin bermimpi”.Kita sebagai bangsa agraris masih harus bersyukur dengan cara selalu berfikir, mencipta ,serta berkreasi. Oleh karena itu, kita harus bisa membangkitkan kreatifitas di bidang pertanian caranya tentu dengan menemukan banyak varietas-varietas tanaman baru yang bermanfaat dan bernilai ekonomi. Untuk merangsang kreatifitas ini Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) bisa menjadi salah satu jalan.Lihat saja data berikut ini, Pada tahun 1990 pengeluaran untuk kepentingan riset bioteknologi di Amerika Serikat mencapai $ 11 miliar, dua pertiganya berada di sektor swasta. (Bunga Rampai Hak Atas Kekayaan Intelektual, 2001). Kita bisa melihat besarnya dana riset yang dilakukan oleh negara maju di bidang pertanian ini sangat jauh dengan dana riset indonesia. Semoga saja dengan di sahkannya UU no 29 tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman (PVT) akan semakin memacu riset pertanian di Indonesia. Pilihan ada di tangan kita semua, apakah kita akan selamanya menjadi negara yang kaya akan sumber daya alam, namun miskin invensi dan inovasi. Indonesia baru menjadi Indonesia sebenarnya jika kaya akan sumber daya alam namun manusianya pun kaya juga dengan invensi dan inovasi di bidang pertaniannya.

3. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)Perlindungan varietas tanamn adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia tanaman dan atau pemegang PVT atas varietas tanaman yang dihasilkannya untuk selama kurun waktu tertentu menggunakan sendiri varietas tersebut atau memberikan persetujun kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya.  UPOV adalah agar Industri Benih Nasional dapat tumbuh dan berkembang terlebih dahulu. Agar Industri benih Indonesia bisa kuat, maka diperlukan peran dari pemerintah untuk memberikan daya dukung dan daya saing yang sehat. Bergabungnya Indonesia dengan UPOV tentu akan menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi Industri benih dalam negeri hal ini tentu akan menimbulkan persaingan. Namun, setidaknya hal ini akan membuat daya saing sangat ketat. Setidaknya Industri benih indonesia harus membuka cakrawala berfikirnya menjadi global dengan kekuatan sumberdaya plasmanutfah indonesia yang sangat kaya. Kita bisa mencontoh Belanda dengan kekuatan riset pemuliaan tanamannya mereka dapat mengekspor benih-benih hortikultura ke berbagai negara di dunia. perlindungan UU PVT ini terutama adalah varietas-varietas unggul baru hasil dari penelitian pemuliaan, baik secara konvensional (persilangan, mutasi, poliploidi), maupun dengan cara bioteknologi.

4. Paten (patent)Paten merupakan hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan pesetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya. sedangkan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)
Perlindungan varietas tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia tanaman dan atau pemegang PVT atas varietas tanaman yang dihasilkannya untuk selama kurun waktu tertentu menggunakan sendiri varietas tersebut atau memberikan persetujun kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya.

5. perlindungan UU PVT ini terutama adalah varietas-varietas unggul baru hasil dari penelitian pemuliaan, baik secara konvensional (persilangan, mutasi, poliploidi), maupun dengan cara bioteknologi.
Undang-Undang tentang PVT mencakup dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan: para petani, produsen, konsumen, dan juga para pemulia. Selain itu adanya undang-undang semacam itu akan meningkatkan upaya pengelolaan sumber daya genetik secara berkesinambungan dan dinamis, memanfaatkan sumber daya tersebut sekaligus memperkaya dan melestarikan variabilitas genetik sumber daya tersebut.
Undang-undang semacam PVT, sebagai salah satu bentuk perwujudan Hak atas kekayaan Intelektual (HKI/IPR), akan banyak memberi manfaat, antara lain:
• Meningkatkan jumlah dan kecepatan temuan varietas unggul baru yang kompetitif dari berbagai komoditi yang sesuai dengan wilayah spesifik.
• Meningkatkan daya kompetisi perusahaan industri perbenihan.
• Secara bertahap akan mampu membendung membanjirnya produk-produk impor.
• Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para petani.
• Membuka lapangan kerja baru.
• Meningkatkan pendidikan dan penelitian pemuliaan.
• Meningkatkan produksi dan produktivitas.
• Meningkatkan hasil dan kualitas komoditi pertanian.
• Meningkatkan diversitas produk-produk pertanian varietas sehingga petani memiliki banyak pilihan.
• Mengurangi ketergantungan pada bahan-bahan kimia.
• Perluasan pertanian ke lahan-lahan marginal dengan menghasilkan varietas tahan hama penyakit dan toleran terhadap cekaman lingkungan.
Dalam UU PVT, petani masih mempunyai hak untuk menggunakan benih dari hasil tanamannya sendiri, baik yang berasal dari varietas yang dilindungi maupun dari varietas yang tidak dilindungi, selama tidak untuk diperdagangkan.
Harga benih varietas yang dilindungi tidak lebih mahal dibandingkan harga benih varietas yang tidak dilindungi, karena dengan hak produksi dan pemasaran yang dimiliki oleh suatu perusahaan tertentu dapat memberikan insentif untuk menjual dengan harga yang lebih rendah, dari penjualan benih dalam volume yang lebih besar.
Diberlakukannya UU-PVT ini memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terkait dengan perbenihan. Bagi perusahaan benih Nasional, terbuka insentif untuk mengembangkan perusahaan benih dengan tetap menjaga mutu benih dan meningkatkan ketersediaan benih bagi banyak petani. Bagi petani, mutu benih yang dibeli dapat lebih terjamin, dan benih berkualitas menjadi lebih tersedia, dengan harga yang terjangkau. Bagi lembaga penelitian terdapat insentif bagi peneliti-pemulia untuk lebih tekun dan giat menciptakan varietas unggul, dengan adanya bagian royalti yang berasal dari varietas yang dilindungi. Industri perbenihan akan tumbuh, karena hak produksi dan pemasaran benih bagi varietas yang dilindungi akan diberikan kepada setiap perusahaan benih yang berminat.
Diharapkan UU ini dapat melindungi kepentingan rakyat Indonesia dan sekaligus memberikan dorongan kemajuan khususnya masyarakat pertanian, dalam pengembangan agribisnis.

Assignment 9

Pertanyaan:

1. Apakah yang dimaksud dengan Desain Industri ?

2. Jelaskan perkembangan Perlindungan Desain Industri di Indonesia !

3. Berikan contoh benda-benda yang termasuk Desain Industri !

4. Berikan Contoh kasus pelanggaran Desain Industri di Indonesia !

5. Bagaimanakah pendapat anda tentang peran pemerintah dan pengusaha terhadap perlindungan Desain Industri di Indonesia ?

Status:

Tercapai

Keterangan:

Telah dikerjakan

Pembuktian:

1. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

2. perkembangan Perlindungan Desain Industri di Indonesia

Beberapa waktu terakhir ini, pemerintah mulai tanggap untuk memberikan perhatian secara serius terhadap perkembangan industri kreatif di Indonesia. Bahkan dalam waktu dekat pemerintah akan segera mengeluarkan regulasi tentang industri kreatif guna memberi landasan yuridis terhadap eksistensi industri tersebut.
Terhadap fenomena tersebut, ada aspek yang perlu diperhatikan oleh pemerintah maupun para pelaku industri kreatif dalam rangka untuk mendukung perkembangan industri kreatif di Indonesia yaitu aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Kita tidak ingin semangat dan jerih payah para kreator untuk eksis dalam dunianya menjadi patah di tengah jalan sebagai akibat hasil kreasinya tidak mendapat perlindungan hukum. Dalam banyak contoh, para musikus (pencipta lagu) kita selalu was-was karena ciptaannya telah beredar di pasaran dalam versi bajakan beberapa saat setelah di-launching. Juga para kreator software komputer yang kecewa karena demikian mudah ciptaannya di-copy atau digandakan sehingga produk software yang original justru kalah laku dengan software yang bajakan. Di sisi lain, kita juga sering menjumpai hasil kreatifitas para pelaku usaha industri kreatif justru melanggar hak kekayaan intelektual orang lain.
Kondisi carut marut seperti ini apabila tidak mendapatkan perhatian dan penyelesaian secara komprehensif akan menjadi kontra produktif bagi keinginan positif pemerintah yang mulai melirik dan mengakui eksistensi industri kreatif dalam rangka mendukung perekonomian bangsa Indonesia.

3. Benda-benda yang termasuk Desain Industri

Desain industri sepeda dan handphone merupakan sedikit gambaran dari banyak desain industri yang ada.

Contoh lainnya yaitu desain industri untuk sebuah kursi. Seorang pendesain ingin membuat desain kursi tersebut berbeda dengan kursi lainnya, baik dari segi bentuk, warna, maupun pola pada bantalannya. Maka seorang pendesain harus membuat gambar yang mewakili desain industri yang sebenarnya. Adapun gambar yang dibuat yaitu tampak depan, samping, dan belakang.

4. Contoh kasus pelanggaran Desain Industri di Indonesia !

Sengketa Kasus Desain Industri Kaca Helm Bogo

Sesuai catatan Kemenkum HAM, desain helm bogo dipegang oleh Toni dengan nomor registrasi ID 0012832 D. Toni memegang hak desain tersebut untuk periode 3 Agustus 2007 hingga 3 Agustus 2017. Belakangan, Toni kaget karena helm bogo beredar di Bogor yang diproduksi oleh Gunawan. Akibatnya, Toni mengalami kerugian mencapai Rp 700 juta sehingga Toni mengambil langkah hukum dengan mempolisikan Gunawan. Mau tidak mau, Gunawan duduk di kursi pesaksian.

“Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 54 ayat 1 Jo Pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 2001 tentang Desain Industri. Menghukum terdakwa dengan hukuman 1 tahun penjara,” putus majelis PN Bogor sebagaimana dikutip dari website Mahkamah Agung (MA), Selasa (19/4/2016).

Vonis diketok oleh ketua majelis Leandriyati Janis dengan anggota Hendra Halomoan dan Nistra Priska Faridayanti. Gunawan dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah memproduksi dan memperbanyak serta menggunakan secara tanpa hak atas desain industri kaca helm terdaftar No ID 0012832 D milik Toni. Atas putusan ini, PN Bogor memberikan waktu kepada Toni maupun kuasa hukumnya selama 7 hari apakah menerima atau banding terhadap putusan itu.

Atas putusan itu, Toni mengatakan bahwa dirinya puas atas putusan PN Bogor karena hak-hak Pendesain benar-benar dilindung. Toni bekerjasama dengan perusahan Malaysia, Bo Go Optical Sdn Bhd dalam memproduksi dan mencetak desain industri kaca helm serta peredarannya di Indonesia.

“Bahwa Bo Go Optical Sdn Bhd Malaysia sendiri mengakui desain ini adalah benar-benar orisinil hasil desain saya. Sekali pun Bo Go Optical Sdn Bhd Malaysia juga mempunyai merek dan desain kaca helm sendiri,” kata Toni saat dihubungi secara terpisah.

Sebelumnya, Gunawan telah mengajukan gugatan pembatalan desain industri terdaftar ke PN Jakpus tetapi kandas karena ditolak oleh mejelis hakim. PN Jakpus menyatakan helm bogo ala Toni memiliki kebaruan dan berbeda dengan desain industri Bo Go.

5. Bagaimanakah pendapat anda tentang peran pemerintah dan pengusaha terhadap perlindungan Desain Industri di Indonesia ?

Melihat dari kasus Helm Bogo, menurut saya perlindungan pemerintah dan pengusaha terhadap perlindungan Desain Industri di Indonesia sudah baik karena sudah menjalankan ketentuan-ketentuan yang ada dan memberikan putusan yang adil secara hukum. Memang tiap peraturan tidak ada yang sempurna maka dari itu saya yakin ke depannya nanti jika ada perubahan pada peraturan-peraturan tersebut pasti akan lebih baik lagi dari yang sekarang.

Assignment 11 (Materi 11)

Pertanyaan:

Mahasiswa diminta untuk mengerjakan salah satu dari beberapa pilihan tugas yaitu :

1. Membuat Jurnal

2. Membuat Artikel

3. Membuat Opini

4. Reportase

Semua materi di atas berhubungan dengan Isu-Isu Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Materi 11)

Status:

Tercapai

Keterangan:

Mengerjakan Artikel

Pembuktian:

1.     Istilah dan Konsep Sistem Perlindungan DTLST

Di beberapa negara maju mempunyai istilah Disain Tata Letak Sirkuit yang berbeda. Sebagai contoh misalnya Amerika Serikat menyebut Semiconductor Chip; Australia menyebut Circuit Layout atau Integrated Circuit, dan Eropa menyebut Silicon Chips; TRIPs Agreement menyebutkan sebagai Layout Design (Topographies) of Integrated Circuit dan Indonesia sendiri menyebut Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST). Perlindungan hak atas DTLST dapat diberikan oleh negara melalui Departemen Hukum dan HAM c.q.  Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual apabila diminta dengan permohonan oleh pendesain atau badan hukum yang berhak atas desain tersebut.

 

2.     D e f i n i s i

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1 ) dan (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tentang ini dapat dipahami dua hal yaitu Sirkuit Terpadu dan Desain Tata Letak.

 

a. Sirkuit Terpadu didefinisikan sebagai suatu produk dalam

”bentuk jadi atau setengah jadi yang didalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu didalam sebuah  bahan semi konduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik”.

Sirkuit Terpadu terpadu yang dimaksud di sini adalah yang dalam bentuk jadi dan setengah jadi dengan pertimbangan yang setengah jadi sudah dapat berfungsi secara elektronis juga. Motherboard komputer merupakan contoh sirkuit terpadu.

b.Yang dimaksud dengan Desain Tata Letak adalah :

”kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif serta sebagaian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu”.
Desain tata letak yang dimaksud adalah pola atau seni peletakan berbagi elemen di atas suatu bahan sehingga menjadi suatu sirkuit terpadu.

3.      Ruang Lingkup

a. Subyek DTLST

Penemu desain tata letak sirkuit terpadu disebut pendesain. Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak ekslusif yang diberikan oleh negara kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tsb. Dengan demikian yang memperoleh hak atas suatu desain selain pendesain adalah yang menerima hak tersebut dari pendesain. Yang berhak memperoleh hak DTLST adalah pendesain, atau beberapa pendesain dalam hal bekerja bersama (Pasal 5). Pasal 6 menjelaskan bahwa yang dalam hal hubungan dinas yaitu pegawai negeri dan instansi terkait  adalah instansi  yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan agar suatu desain yang dibuat berdasarkan pesanan , misalnya instansi pemerintah, tetap dipegang oleh instansinya selaku pemesan, kecuali diperjanjikan lain. Ketentuan ini itidak mengurangi hak pendesain untuk mengkalim haknya apabila DTLST digunakan untuk hal-hak di luar hubungan kedinasan tersebut. Bila DTLST dibuat atas hubungan kerja, yaitu hubungan di lingkungan swasta, atau hubungan individu dengan pendesain,  orang yang membuat adalah pendesain dan pemegang hak, kecuali diperjanjikan lain.
b. Obyek DTLS

Obyek DTLST yang dilindungi adalah yang orisinial. Yang dimaksud dengan orisinal adalah apabila desain tersebut merupakan hasil karya pendesain itu sendiri dan bukan merupakan tiruan dari hasil karya pendesain lain. Artinya desain tersebut merupakan hasil karya mandiri pendesain. Dan, pada saat desain itu dibuat bukan merupakan hal yang umum bagi para pendesain. Selain orisinal desain itu harus mempunyai nilai ekonomis dan dapat diterapkan dalam dunia industri secara komersial.
c. Hak Eksklusif Dan Hak Moral

Hak DTLST diberikan atas dasar Permohonan (Pasal 9). Hak eksklusif yang dipegang adalah untuk melaksanakan hak tersebut sendiri (Pasal 8 ayat (1) dan dapat :

1)    melarang orang lain untuk tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimport, mengeksport,  dan atau

2)    mengedarkan barang yang didalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberi Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu,

3)    kecuali untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan pemegang Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tsb.

Hak moral seorang pendesain adalah hak pencantuman nama pendesain  dalam sertifikat, Daftar Umum, Berita Resmi  DTLST, sekalipun hak ekonominya sudah dialihkan seluruh atau sebagian kepada pihak lain.

 

4.     Waktu Perlindungan DTLST

Perlindungan hak yang diberikan kepada pendesain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah selama 10 tahun (Pasal 4 ayat (3) dihitung dari sejak pertama kali desain itu dieksploitasi secara komersial dimanapun sejak tanggal penerimaan (Pasal 4 Ayat (1). Jangka waktu perlindungan yang singkat karena perkembangan teknologi yang begitu cepat, sehingga waktu 10 tahun dianggap cukup memadai. Dalam hal desain telah dieksploitasi secara komersial permohonan harus diajukan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal dieksploitasi. Jika waktu perlindungan sudah selesai, jangka waktu tersebut tidak dapat diperpanjang lagi dan konsekuensinya desain tersebut menjadi milik umum (public domein). Siapa pun boleh mengunakan desain tersebut.

5.     Pengalihan Hak Dan Lisensi

Hak DTLST adalah hak eksklusif yang diberikan negara jepada pendesain atas hasil kreasinya, yang untuk waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Dengan demikian pengalihan hak adalah dimungkinkan. Perlu diketahui bahwa pengalihan hak tidak menghilangkan hak pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam sertifikat, berita resmi maupun daftar umum.

Ada beberapa cara pengalihan yang diketahui, yaitu:

a. Pengalihan Hak

Pengalihan HDTLST harus disertai dengan dokumen pengalihan hak dan dicatat pada Daftar Umum Hak DTST. Seperti HKI lainnya Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat beralih atau dialihkan dengan:

1)   Pewarisan

2)  Hibah

3)  wasiat

4)  Perjanjian tertulis atau

Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang- undangan.

b.     Lisensi

Hak atas DTLST selain dapat dialihkan dengan cara di atas, dapat juga dialihkan dengan perjanjian lisensi. Pemegang Hak pemberi lisensi tetap dapat melaksanakan sendiri haknya dan tetap dapat memberi lisensi pada pihak lain kecuali diperjanjikan lain. Perjanjian lisensi harus dibuat secara tertulis dan tidak boleh memuat ketentuan yang dapat merugikan perekonomian Indonesia atau mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan per-undang – undangan yang berlaku. Perjanjian lisensi seperti perjanjian pengalihan hak wajib didaftarkan pada DTLST. Perjanjian lisensi yang tidak didaftar tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

 

6.     Pendaftaran Permohonan DTLST  Dan Pembatalan

DTLST dilindungi bila didaftarkan. Hal pendaftaran diatur di dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang DTLST. Pendaftaran dilakukan dengan permohonan. Pada prinsipnya permohonan dapat dilakukan sendiri oleh pemohon. Khusus, untuk pemohon yang bertemnpat tinggal di luar Indonesia, permohonan harus diajukan melalui kuasa. Hak ini untuk mempermudah pemohon yang bersangkutan, antara lain mengingat dokumen permohonan seluruhnya menggunakan bahasa Indonesia. Di samping itu, domisili pemohon harus di Indonesia. Dengan demikian syarat ini dapat diatasi dengan adanya kuasa hukum dari Indonesia. Permohonan hanya untuk satu desain (Pasal 11). Pemohon dari luar Indonesia harus mengajukan permohonan melalui kuasa hukumnya dan memilih domisili hukum di Indonesia.

Pembatalan Pendaftaran DTLST dapat dilakukan dengan permintaan pemegang hak. Pembatalan ini hanya dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal atas permintaan tertulis pemegang hak. Atau, berdasarkan gugatan. Gugatan dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan. Akibat pembatalan pendaftaran suatu desain mengakibatkan hapusnya segala akibat hukum yang berkaitan dengan Hak DTLST dan  hak-hak lain yang berasal dari DTLST.

 

Litigasi Dan Penyelesain Sengketa DTLST

Pemegang hak DTLST dapat menggugat siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 8, yaitu membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan atau mengedarkan barang yang didalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberikan Hak DTLST. Gugatan ditujukan kepada Pengadilan Niaga (Pasal 38).  Di samping itu bisa melalui arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa (negosiasi, mediasi, konsiliasi), dan cara lain yang dipilih oleh para pihak.

Pelanggaran DTLST selain dapat digugat secara perdata juga tidak menutup kemungkinan untuk digugat secara pidana. Sanksi pidana terhadap pelanggaran DTLST menurut Pasal 42 ayat (1) dituntut dengan penjara paling lama tiga (3) tahun atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2000 tentang  Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu merupakan delik aduan.

Penutup

Sejak tahun 2000 Undang-Undang No. 32 tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sudah diundangkan oleh Pemeirntah Indonesia sebagai pemenuhan suatu syarat minimum yang terdapat dalam perjanjian Trade Related Aspects of Intellectual PropertyRights (TRIPs) yang menghendaki agar setiap negara anggota WTO yang telah meratifikasi perjanjian tersebut membuat peraturan sendiri. Namun, sampai saat ini di Indonesia belum ditemukan kasus-kasus pelanggaran Desain Tata Letal Sirkuit Terpadu. Hal ini dimungkinkan karena teknologi di Indonesia belum begitu maju dibandingkan negera-negara seperti Jepang, Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Alih Teknologi belum berjalan dengan baik, sehingga kemampuan teknologi bangsa Indonesia belum memadai untuk mendaftarkan hak atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Masyarakat masih diberi kesempatan untuk mencontoh dan melatih diri untuk menemukan sesuatu di bidang DTLST.

 

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=226899

Tim Lindsey, et.al. ”Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar”,  Bandung: Alumni, 2000.

Rachmadi Usman. Hukum Atas Hak kekayaan Intlektual, Bandung: Alumni. 2003

Saidin, O. Aspek Hukum Hak kekayaan Intlektual (Intellectual Property Rights)”. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.

Venantia Sri Hadiarianti, Memahami Hukum Atas Karya Intelektual, Jakarta;      Penerbit Universitas Atma Jaya, 2010.

Venantia Sri Hadiarianti

 

Assigment 11

Pertanyaan

Mahasiswa diminta untuk mengerjakan salah satu dari  beberapa pilihan tugas yaitu :

1. Membuat Jurnal

2. Membuat Artikel

3. Membuat Opini

4. Reportase

Semua materi di atas berhubungan dengan Isu-Isu Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Materi 11)

 

Status : Tercapai

Keterangan : Saya Sudah mengerjakan assigment 11

Bukti :

 

Apakah yang dimaksud dengan hak desain tata letak sirkuit terpadu?
Untuk memudahkan pengertiannya secara garis besar istilah “desain tata letak sirkuit terpadu”, yang masing-masing pengertiannya adalah sebagai berikut:
Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik;
Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.
Hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.
Diatur dimanakah ketentuan tentang desain tata letak sirkuit terpadu, dan kapan mulai berlakunya?
Desain tata letak sirkuit terpadu diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UUDTLST), dan mulai berlaku sejak tanggal 20 Desember 2000.
DTLST yang bagaimanakah yang mendapat perlindungan?
DTLST yang mendapat perlindungan adalah:
  • yang orisinal;
  • DTLST dinyatakan orisinal apabila desain tersebut merupakan hasil karya mandiri pendesain dan bukan merupakan tiruan dari hasil karya pendesain lain;
  • yang bukan merupakan sesuatu yang umum (commonplace) bagi para pendesain;
  • yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan.
Bagaimana ketentuan jangka waktu perlindungan terhadap hak DTLST?
Ketentuan jangka waktu perlindungan terhadap hak DTLST diatur dalam Pasal 4 UUDTLST, yang bunyinya adalah sebagai berikut:
  • Perlindungan terhadap hak DTLST diberikan kepada pemegang hak terhitung sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial di manapun, atau sejak tanggal penerimaan;
  • Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan selama 10 (sepuluh) tahun.
Siapakah subyek dari hak DTLST?
  1. Yang berhak memperoleh hak DTLST adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain;
  2. Dalam hal pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, hak DTLST diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.
Apa dasar apa hak DTLST diberikan?
Hak DTLST diberikan atas dasar Permohonan.
Hak apa saja yang dimiliki oleh pemegang hak DTLST?
Pemegang hak DTLST memiliki hak sebagai berikut:
  1. Hak eksklusif sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UUDTLST, yang berbunyi:
    “Pemegang hak memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain tata letak sirkuit terpadu yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberi hak desain tata letak sirkuit terpadu.”
  2. Hak mengajukan gugatan secara perdata dan/atau tuntutan secara pidana kepada siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak DTLST.
Bagaimanakah cara mengajukan permohonan pendaftaran suatu DTLST?
Permohonan pendaftaran DTLST diajukan ke DJHKI dengan ketentuan sebagai berikut:
Mengisi formulir permohonan yang memuat:
  • tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;
  • nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pendesain;
  • nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pemohon;
  • nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa; dan
  • tanggal pertama kali dieksploitasi secara komersial apabila sudah pernah dieksploitasi sebelum permohonan diajukan.

Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, serta lampiri:

  • salinan gambar atau foto serta uraian dari desain yang dimohonkan pendaftarannya;
  • surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa;
  • surat pernyataan bahwa desain yang dimohonkan pendaftarannya adalah miliknya;
  • surat keterangan yang menjelaskan mengenai tanggal sebagaimana dimaksud dalam butir formulir permohonan dalam bulat ke lima di atas;

Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan dilampiri persetujuan tertulis dari para pemohon lain;

Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas desain yang bersangkutan;
Membayar biaya permohonan.
Apakah untuk mendapatkan tanggal penerimaan semua persyaratan permohonan pendaftaran harus sudah dipenuhi pada saat pendaftaran?
Tidak harus. Untuk mendapatkan tanggal penerimaan sebagai tanggal diterimanya permohonan, syarat minimal yang harus dipenuhi pemohon adalah:
  1. mengisi formulir permohonan;
  2. melampirkan salinan gambar atau foto dan uraian dari desain yang dimohonkan, dan
  3. membayar biaya permohonan.
Hal ini untuk mempermudah pemohon mendapatkan tanggal penerimaan, yang berlaku sebagai tanggal berlakunya perlindungan atas DTLST. Namun, kekurangannya harus segera dipenuhi oleh pemohon (Pasal 14 UUDTLST).
Bagaimana jika permohonan tersebut ada kekurangan persyaratan?
Apabila ternyata terdapat kekurangan syarat-syarat dalam permohonan tersebut maka DJHKI memberitahukan kepada pemohon atau kuasanya agar kekurangan tersebut dipenuhi dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan pemenuhan kekurangan tersebut, dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan atas permintaan pemohon (Pasal 15 UUDTLST).
Bagaimana jika kekurangan persyaratan tersebut di atas tidak dipenuhi dalam jangka waktu tersebut?
Apabila kekurangan tidak dapat dipenuhi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, DJHKI memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya bahwa permohonannya dianggap ditarik kembali, dan segala biaya yang telah dibayarkan kepada DJHKI tidak dapat ditarik kembali (Pasal 16 UUDTLST).
Apakah pada setiap permohonan dapat diajukan lebih dari satu desain?
Tidak. Setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk satu desain (Pasal 11 UUDTLST).
Bagaimana jika pemohonnya bertempat tinggal di luar negeri?
Pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah Republik Indonesia, harus mengajukan Permohonan melalui kuasa dan harus memilih domisili hukum di wilayah Republik Indonesia.
Pengalihan Hak dan Lisensi
Apakah hak DTLST dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain?
Hak DTLST dapat beralih atau dialihkan dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
Pengalihan hak DTLST disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak dan wajib dicatat dalam daftar umum DTLST pada DJHKI dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Apabila pengalihan tersebut tidak dicatatkan maka tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.
Pengalihan hak DTLST kemudian diumumkan dalam Berita Resmi DTLST (Pasal 23 UUDTLST).
Apakah jika hak DTLST telah dialihkan kepada pihak lain, identitas pendesain juga ikut hilang?
Tidak. Pengalihan hak DTLST tidak menghilangkan hak pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam sertifikat, berita resmi maupun dalam daftar umum DTLST.
Apakah hak DTLST dapat dilisensikan?
Ya, pemegang hak berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu untuk melaksanakan haknya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberi hak, kecuali jika diperjanjikan lain.
Perjanjian lisensi wajib dicatatkan dalam daftar umum DTLST dan diumumkan dalam berita resmi DTLST pada DJHKI dengan dikenai biaya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan tidak berlaku terhadap pihak ketiga.
Bagaimana bentuk dari isi perjanjian lisensi?
Pada dasarnya bentuk dan isi perjanjian lisensi ditentukan sendiri oleh para pihak berdasarkan kesepakatan, namun tidak boleh memuat ketentuan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan bagi perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persenan usaha tidak sehat.
Dapatkah DTLST yang telah terdaftarkan dibatalkan?
DTLST yang telah terdaftar dapat dibatalkan dengan 2 (dua) cara, yaitu:
a. Berdasarkan permintaan pemegang hak;
DTLST yang terdaftar dapat dibatalkan oleh DJHKI atau permintaan tertulis yang diajukan oleh pemegang hak. Apabila desain tersebut telah dilisensikan, maka harus ada persetujuan tertulis dari penerima lisensi yang tercatat dalam daftar umum DTLST, yang dilampirkan pada permintaan pembatalan pendaftaran tersebut. Jika tidak ada persetujuan maka pembatalan tidak dapat dilakukan.
b. Berdasarkan gugatan;
Gugatan pembatalan pendaftaran dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3 UUDTLST kepada Pengadilan Niaga. Putusan Pengadilan Niaga tersebut disampaikan kepada DJHKI paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan.
Ketentuan Pidana
Bagaimanakah ketentuan pidana dalam UUDTLST?
Ketentuan pidana diatur dalam Pasal 42, yang bunyinya:
(1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
(2) Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 19, atau Pasal 24 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan delik aduan.
Daftar Pustaka
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2006. Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Banten.)

Assigment 11 ( Materi 11)

Pertanyaan: 

Mahasiswa diminta untuk mengerjakan salah satu dari  beberapa pilihan tugas yaitu :

1. Membuat Jurnal

2. Membuat Artikel

3. Membuat Opini

4. Reportase

Semua materi di atas berhubungan dengan Isu-Isu Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Materi 11)

Status: Selesai

Keterangan: Sudah menyelesaikan assignment ini

Bukti: Disini

Assigment 10 ( Materi 10)

Pertanyaan:

1. Apakah yang dimaksud dengan Rahasia Dagang ?

2. Jelaskan perkembangan peraturan Rahasia dagang di Indonesia !

3. Jelaskan Lingkup Rahasia Dagang !

4. Sebutkan Pelanggaran dan Sanksi Rahasia Dagang !

5. Jelaskan Prosedur Perlindungan Rahasia Dagang dan penyelesaian sengketa Rahasia Dagang !

 

Status: tercapai

Keterangan: saya sudah mengerjakan assignment yang diberikan

Bukti:

Assignment 10

Pertanyaan :

1.  Apakah yang dimaksud dengan Rahasia Dagang ?

2. Jelaskan perkembangan peraturan Rahasia dagang di Indonesia !

3. Jelaskan Lingkup Rahasia Dagang !

4.  Sebutkan Pelanggaran dan Sanksi Rahasia Dagang !

5. Jelaskan Prosedur Perlindungan Rahasia Dagang dan penyelesaian sengketa Rahasia Dagang !

Keterangan : saya telah mengerjakan tugas ini

Status : tercapai 100%

Bukti :

1. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/ atau bisnis dimana mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

2. Hukum di Indonesia perlindungan rahasia dagang bukan merupakan hal yang baru meskipun tidak secara detail namun sudah ada upaya perlindungan hukum sejak dahulu terbukti ada dalam KUHP. Pelanggaran terhadap Rahasia Dagang dalam KUHP masuk ke dalam lingkup kejahatan. Dasar Hukum yang digunakan adalah Pasal 322 ayat 1 KUHP, di mana dinyatakan bahwa bagi orang yang dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pekerjaannya, baik itu yang sekarang atau yang dulu, dapat dipidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak Sembilan ribu rupiah. Jika pelanggaran Rahasia Dagang tersebut dilakukan seteleh buruh itu tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut dan ia berada pada waktu di mana ia masih harus menjaga Rahasia Dagang tersebut maka ketentuan dalam KUHP yang digunakan tidak lagi Pasal 322 ( 1 ), tetapi menggunakan pasal 323 ayat ( 1 ). Pasal 323 ayat ( 1 ) menyatakan bagi orang yang dengan sengaja memberitahukan hal-hal khusus tentang suatu perusahaan dagang, kerajinan atau pertanian, di mana ia bekerja atau dahulu bekerja, yang seharusnya dirahasiakan, diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak Sembilan ribu rupiah. Dalam Pasal 323 ayat ( 2 ) disyaratkan pula adanya pengaduan dari pengusaha untuk dapat mengajukan tuntutan ( aduan ).

3. Menurut Pasal 2 UU No. 30 Tahun 2000, lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi meotde produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan / atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum

4. Ketentuan tentang pelanggaran rahasia dagang diatur dalam Bab VII Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 UU Rahasia Dagang. Pasal 13 menyatakan :
“Pelanggaran rahasia dagang dapat juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan.”
Berdasarkan ketentuan tersebut , maka pelanggaran rahasia dagang dianggap telah terjadi jika terdapat seseorang dengan sengaja mengungkapkan informasi atau mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban (wanprestasi) atas perikatan yang telah dibuatnya baik tersurat maupun tersirat untuk menjaga rahasia dagang dimaksud.

5.

Mengenai sengketa Rahasia Dagang, UU mengatur bahwa gugatan dapat diajukan oleh pemegang hak Rahasia Dagang atau penerima lisensi dan diajukan ke Pengadilan Negri (pasal 11). Gugatan keperdataan ini adalah mengenai penggunaan tanpa hak atas Rahasia Dagang yang menjadi sengketa berupa gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan penggunaan Rahasia Dagang tersebut. Dengan hanya disebutkan Pengadilan Negeri, sengketa-sengketa tentang Rahasia Dagang ini tunduk pada aturan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia.

Bentuk pelanggaran menurut UU Rahasia Dagang adalah apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan (pasal 13).

Sedangkan perbuatan yang bukan merupakan pelanggaran Rahasia Dagang adalah apabila pengungkapannya didasarkan pada kepentingan pertahanan keamanan, kesehatan atau keselamatan masyarakat. Selain itu, tindakan rekayasa-ulang (reverse engineering) atas produk yang dihasilkan dari penggunaan Rahasia Dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan adalah juga bukan merupakan pelanggaran Rahasia Dagang.